Page 12 - Monitoring Isu 4-10 April 2022

ISU
3

BBM MAHAL

TUNGGAKAN KOMPENSASI

HARGA MEMBENGKAK

Harga Pertamax (RON 92) sudah dinaikkan menjadi Rp 12.500 - Rp 13.000 per liter dari

sebelumnya Rp 9.000 - Rp 9.400 per liter karena dipicu lonjakan harga minyak mentah

dunia. Bahkan, berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM),

harga keekonomian atau batas atas Pertamax pada April 2022 ini disebutkan mencapai Rp

16.000 per liter, lebih tinggi dari harga batas atas di Maret 2022 yang sebesar Rp 14.526 per

liter.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar

Pandjaitan memberikan sinyal kenaikan harga BBM jenis bensin Pertalite (RON 90) hingga

LPG 3kg, menyusul kenaikan harga pada bensin Pertamax (RON 92) secara bertahap. Sejak

harga Pertamax naik, konsumsi bensin Pertalite di masyarakat terjadi peningkatan 10-15%

karena terjadinya pergeseran konsumsi dari Pertamax ke Pertalite.

Menurut Kemenkeu, untuk mengurangi beban masyarakat saat ini pemerintah sedang

mengkaji mekanisme subsidi BBM yang lebih tepat sasaran.

Penyesuaian harga yang dilakukan Pertamina lantas membuat perusahaan swasta

distributor BBM lain menyesuaikan harga BBM yang mereka jual.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah masih memiliki

sisa kewajiban kompensasi dari harga energi ke Pertamina dan PLN pada tahun 2021.

Besaran kompensasi tersebut menurut BPKP mencapai Rp 109 triliun. Jumlahnya terdiri

dari kompensasi tahun 2020 yang belum dilunasi kepada Pertamina Rp 15,9 triliun, dan

kompensasi Rp 93,1 triliun di tahun 2021 kepada dua perusahaan pelat merah tersebut.

Menurutnya, pemerintah baru membayar kompensasi senilai Rp 47,9 triliun di tahun

2020. Adapun perhitungan nilai kompensasi Rp 109 triliun belum memasukkan besaran

kompensasi di tahun 2022. Sri Mulyani memperkirakan, besaran kompensasi di tahun 2022

akan semakin membengkak, lantaran tingginya harga-harga energi di tingkat

global.

Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah segera membayar utang kompensasi

ke PT Pertamina (Persero). Menurut Komisi VII, pembayaran kompensasi perlu

dilakukan untuk mencegah krisis likuiditas.

*)Kronologis lengkap ada di bagian lampiran

12