Page 8 - Monitoring Isu 4-10 April 2022
P. 8
ISU
1
BLT MINYAK GORENG
TEPATKAH?
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng
kepada masyarakat yang terimbas kenaikan harga minyak kelapa sawit internasional.
Mekanisme pencairannya akan dilakukan sekaligus. Di mana penerima akan langsung
mendapatkan Rp 300 ribu. Menurut Jokowi, bantuan itu akan diberikan 20,5 juta keluarga
yang termasuk dalam daftar penerima Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Keluarga
Harapan serta 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan.
Akan tetapi para pakar menilai hal tersebut bukan merupakan solusi yang tepat. Kebijakan
tersebut justru berisiko membuat harga minyak goreng makin sulit turun dan dikontrol.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berpendapat
bahwa Kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng senilai Rp300.000
mencerminkan “kegagalan dan kekalahan pemerintah” terhadap mafia dalam mengatur
skema harga minyak goreng. sehingga problem utamanya adalah soal tata kelola, dominasi
dari perusahaan minyak goreng yang mengatur harga serta maraknya penimbunan di titik
distribusi. Hal tersebut tidak bisa diselesaikan dengan BLT.
Pendapat serupa juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif Institute for Development of
Economic and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad, bahwa BLT itu tidak cukup menambah daya
beli masyarakat sepanjang minyak goreng curah masih langka. Oleh sebab itu, pemberian
BLT dianggap sama sekali tidak menjawab persoalan yang terjadi saat ini.
Anggota Komisi VI DPR Singgih Januratmoko mengungkapkan kebijakan pemberian
bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat untuk membeli minyak goreng
adalah sebuah bentuk ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan stok dan
harga komoditas tersebut. Program itu dinilai tidak tepat karena tidak menyelesaikan
permasalahan sampai ke akarnya.
Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Abraham Wirotomo mengatakan
pemberian BLT bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat yang kurang mampu.
Dia membantah bahwa kebijakan BLT sebagai solusi instan atas persoalan di
dalam negeri dan menekankan bahwa penyebab utama harga minyak goreng
meningkat karena terjadi lonjakan harga secara global.
8
