Page 81 - Bersama Hadapi Bencana

akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan Pasal 12 dalam undang-undang tersebut
media massa. Forum ini memiliki peran juga menyebutkan tugas BNPB yakni
penting dalam memfasilitasi kolaborasi memberikan pedoman dan pengarahan
antar lembaga dan sektor dalam upaya terhadap usaha penanggulangan
pengurangan risiko bencana. bencana yang mencakup pencegahan
bencana, penanganan tanggap darurat,
Walaupun begitu beberapa tantangan perlu rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil
ditanggapi misalnya persoalan kekurangan dan setara; menetapkan standardisasi
personel yang akan mempengaruhi daya dan kebutuhan penyelenggaraan
respons saat bencana terjadi. Belum lagi penanggulangan bencana berdasarkan
mutasi pegawai yang mempengaruhi peraturan perundang-undangan;
kesinambungan dalam penanggulangan menyampaikan informasi kegiatan kepada
bencana. Dari sisi anggaran, APBD hanya masyarakat; melaporkan penyelenggaraan
menyediakan 1 persen dari besaran APBD penanggulangan bencana kepada
yang ada untuk kebencanaan yang dinilai Presiden setiap sebulan sekali dalam
belum cukup untuk bencana sebesar kondisi normal dan pada setiap saat dalam
tsunami. kondisi darurat bencana; menggunakan
dan mempertanggungjawabkan
Intervensi Supply Side sumbangan/bantuan nasional dan

internasional.
Penguatan Tata Kelola: Kelembagaan
Pusat dan Daerah Pelaksana di daerah ditunjuk BPBD
sebagai badan yang dibentuk di tingkat
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor provinsi dan kabupaten/kota. Seperti
24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan halnya BNPB, BPBD bertugas sebagai
Bencana telah dipaparkan bahwa pengarah dan pelaksana penanggulangan
pemerintah pusat dan pemerintah bencana. Pembentukan BPBD berada
daerah adalah penanggung jawab dalam koordinasi dengan BNPB.
penanggulangan bencana secara
nasional dan lokal. Selain itu secara Pelaksanaan penanggulangan bencana
kelembagaan dibentuklah Badan membutuhkan kelembagaan yang kuat.
Nasional Penanggulangan Bencana Kelembagaan yang kokoh memastikan
(BNPB) sebagai pengarah dan pelaksana koordinasi antarlembaga berjalan efektif
penanggulangan bencana nasional. misalnya koordinasi antara pengampu

BERSAMA HADAPI BENCANA
SERIAL BUKU PROYEK PRAKARSA KETANGGUHAN BENCANA INDONESIA (IDRIP) TAHUN 2021-2025 79
PENGUATAN KAPASITAS DAN SOLIDARITAS DALAM MANAJEMEN BENCANA