Page 122 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

D. PENILAIAN KINERJA KPPN

D.1. Penilaian Kinerja KPPN

Proses pembinaan dan supervisi KPPN selain bermanfaat bagi penyempurnaan
proses bisnis KPPN, juga sebagai sarana penilaian kinerja untuk memotivasi
KPPN dalam memberikan pelayanan secara profesional, efektif, efisien, dan

bertanggung jawab. Penilaian Kinerja KPPN bertujuan untuk mengetahui tingkat :

1. Efektivitas pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan perbendaharaan

yang dilakukan KPPN kepada stakeholders guna mengembangkan kapasitas pengelola
perbendaharaan yang andal, profesional, dan modern;
2. Ketepatan, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan penyelesaian transaksi pencairan

dana Satker dalam mendukung pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, efektif, dan
akuntabel;
3. Kualitas penyusunan Laporan Keuangan tingkat Kuasa BUN guna mewujudkan
akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu.

Kegiatan Pembinaan dan supervisi KPPN dilaksanakan dalam dua Periode
(Periode I: Januari s.d. Juni, Periode II: Juli s.d. Desember) oleh Tim Pembinaan
dan Supervisi KPPN (Tim Pembina) yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala

Kanwil Ditjen Perbendaharaan (surat tugas sesuai lampiran IV). Dalam bahasan ini
secara khusus akan diuraikan hasil penilaian kinerja KPPN pada periode semester
II tahun 2019.

Terhadap unsur-unsur pembinaan dan supervisi KPPN tersebut telah ditetapkan

metode penilaian kinerja KPPN melalui KEP-261/PB/2016 yang digunakan oleh
Tim Pembina Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta sebagai dasar penilaian kinerja
KPPN, dengan perubahan yang diperlukan yaitu terkait penilaian implementasi

Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015 sesuai Nota Dinas Sekretaris
Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor ND-1582/PB.1/2019 tentang Persiapan
Surveillance Audit ISO 9001:2015 pada KPPN Tahun 2019. Adapun proporsi
penilaian sebagai berikut :

88