Page 160 - Kantor Wilayah DJPB Provinsi DKI Jakarta

B Pelayanan Perbendaharaan

Pada unsur pembinaan Pelayanan
Perbendaharaan pada periode pembinaan

semester II Tahun 2019 temuan yang
paling menojol pada KPPN adalah
sebagai berikut :
PENANDATANGANAN PAKTA

INTEGRITAS

Penandatanganan Pakta Integritas internal dan eksternal. Penyampaian Pakta Integritas
merupakan amanat Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/ 2016 tentang
Tata Kelola Pelaksanaan Tugas Unit Kepatuhan Internal di Lingkungan DJPb serta ND-

No.35/PB.01/2019 tentang penandatangan Pakta Integritas lingkup Ditjen
Perbendaharaan. Hal ini dilakukan karena merupakan wujud dukungan mitra kerja KPPN
dalam mengiplementasikan nilai-nilai Integritas dan takelola pemerintah yang baik (good

governace)
1) Rekomendasi untuk KPPN : 2) Rekomendasi untuk Kanwil :
Rekomendasi yang diberikan untuk Hal Secara berkala Kanwil DJPb mengingatkan
tersebut kepada KPPN adalah membuat dan mendorong KPPN untuk segera
daftar (list) terhadap satker-satker yang menindaklanjuti terhadap satker- satker
belum menyampaikan pakta integritas. yang belum menyampaikan Pakta
Selanjutnya mengingat dan menghimbau Integritas Eksternal untuk segera
satker dimaksud untuk segera mengirimkannnya kepada KPPN

menyampaikannya pada kesempatan
pertama. Segera membuatkan Pakta
Integritas bagi pegawai internal KPPN yang
baru alih tugas di unit KPPN tersebut.

C Kinerja dan Tata Kelola

Untuk unsur Kinerja dan Tata Kelola pada peroode pembinaan semester II Tahun 2019 ,

temuan di hampir semua KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. DKI Jakarta
adalah Pengelolaan Keuangan pada KPPN sebagai Satker, dalam hal KPPN sebagai
satker masih terdapat beberapa hal yang harus dibenahi untuk menghindari temuan audit
dari Itjen Kementerian Keuangan atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Temuan

dimaksud tidak terdapat unsur “fraud” namun ketidaktaatan terhadap
peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti tarif pemungutan pajak yang
kurang/tidak sesuai, penyelesaian tagihan lebih dari 17 hari kerja, kelebihan pembayaran
uang makan dan lembur karena pegawai mengikuti Rapat diluar kantor (RDK) pada Unit

lain.

123