Page 161 - Kantor Wilayah DJPB Provinsi DKI Jakarta

1) Rekomendasi untuk KPPN

Rekomendasi yang diberikan adalah agar Kepala KPPN menginstruksikan Kepada
Pejabat dan staf Keuangan seperti PPK, Pejabat Penandatangan SPM, Bendahara
pengeluaran dan staf keuangan lainnya untuk mempelajari, mempedomani,
mendalami dan mengimplementasikan peraturan keuangan seperti mekanisme
Pembayaran melalaui APBN sebagaimana diatur pada PMK Nomor
190/PMK.05/2012, ketetuan perpajakan dan tidak kalah pentingnya ketentuan
mengenai mekanis pengadaan barang/jasa pemerintah serta peraturan keuangan
lainnya. Pengujian tagihan pada satker dilaksanakan secara berlapis dan menganut
prinsip chek balance seharusnya sebagai insan perbendaharaan yang menangani
Mekanisme pelaksanaan APBN, temuan tersebut tidak perlu terjadi apabila Pejabat
Keuangan sangat memahami ketentuan keuangan tersebut diatas.

2) Rekomendasi Untuk Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta

Kanwil Ditjen Perbendaharaan secara struktur organisasi maupun

tugas fungsinya sebagai Pembina KPPN diwilayah kerjanya, secara
intensif melaksanakan supervisi dan asistensi kepada KPPN selaku

Satker. Kanwil memetakan isu-isu yang sering terjadi pada
pengelolaan Keuangan di KPPN. Hasil yang diharapkan adalah tidak
diperoleh temuan yang selalu berulang hal ini bertujuan agara KPPN

sebagai satker adalah role model/contoh yang baik atau rujukan
pengelolaan keuangan untuk satker-satker mitra kerjanya.

124