Page 4 - PERTEMUAN 6

MATA PELAJARAN : EKONOMI
TOPIK : KETENAGAKERJAAN
KELAS / SEMESTER : XI / 3
ALOKASI : 4 JAM PERTEMUAN

PEMBELAJARAN 6
Kompetensi Dasar
Menganalisis permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi
Indikator Pencapaian Kompetensi
1.Mengidentifikasi upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja
2.Menjelaskan sistem upah
3. Menjelaskan Pengangguran

Materi Pokok Pembelajaran
1.Menjelaskan upaya peningkatan kualitas tenaga kerja
2.Sistem upah
3.Pengganguran
URAIAN MATERI PEMBELAJARAN

1. Upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja
Rendahnya kualitas tenaga kerja di Indonesia yang segera diatasi. Upaya-upaya peningkatan
kualitas tenaga kerja tersebut adalah sebagai berikut.
a. Pihak Pemerintah
Upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu tenaga kerja anta lain dengan mendirikan pusat
pelatihan kerja, ini bertujuan untuk melatih orang menjadi trampil, berinisiatif, dan kreatif.
Selain itu ada peningkatan mutu sekolah kejuruan, menciptakan kondisi yang kondusif bagi
investor, transmigrasi dan keluarga berencana.
b. Pihak Swasta ( Perusahaan)
Langkah yang diambil pihak swasta dalam hal ini adalah adanya kerjasama dengan pihak
sekolah atau kampus dalam melakukan kerja praktek atau magang denga perusahaan
tersebut. Dengan demikian para calon tenaga kerja tersebut dapat mempersiapkan diri
dengan kemampuan atau ketrampilan yang dibutuhkan oleh dunia usaha.
c. Individu
Beberapa langkah yang harus diambil dalam meningkatkan mutu dirinya yaitu :
1) Membekali diri dengan berbagai hal yang dikehendaki oleh perusahaan dalam mencari
kerja, seperti pengetahuan dan ketrampilan secara umum sesuai dengan yang ditawarkan
perusahaan
2) Menanamkan jiwa kewirausaha. Setiap individu bisa mengembangkan kemampuan atau
bakatnya untuk mengenali peluang, seperti membuat produk baru, menentukan cara
produksi baru, menyusun operasionalnya untuk pengadaan produk baru, memasarkan,
dan mengatur permodalan operasinya.

1. Sistem upah di Indonesia
a. Pengertian upah
Menurut Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah hak
pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari
pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayar menurut
surat perjanjian kerja, ksepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan
bagi pekerja/ buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan
dilakukan.
b. Upah Minimum Regional (UMR)
Dengan PP No. 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan Provinsi
sebagai daerah otonom, pemberlakuan upah minumum regional (UMR) menjadi Upah
Minimun Provinsi (UMP). Dengan peraturan ini setiap provinsi di Indonesia berhak
menyesuiakan upah minumum sesuai daerah masing-masing.
Upah Minimum Provinsi yang berlaku pada suatu daerah baik tingkat Kabupaten atau Kota.
Upah Minumum Provinsi ini dibuat oleh pemerintah berdasarkan PP No. 5 tahun 2003
tentang pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima pekerja.
2. Pengangguran
a. Pengertian pengangguran
Penganggur adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau
sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Sedangkan tingkat pengangguran adalah
perbandingan antar jumlah penganggur dan jumlah angkatan kerja dalam waktu tertentu yang
dinyatakan dalam bentuk persentase.