Page 21 - EDISI 2
P. 21

ARAH KEBIJAKAN DAK BIDANG JALAN TA. 2021        21
                                                                                                                   21



                Berdasarkan  tabel diketahui   . .  perkerasan   agar memperhatikan   . .  tapan jalannya lebih besar 80%;
              bahwa  minimal  usulan  untuk Pro-  . . .  keberadaan material lokal dan ke-  . . .  (ii) Kabupaten/Kota dengan nilai
              vinsi dan Kabupaten senilai Rp   . . .  tersediaan peralatan. Kegiatan   . . .  kemantapan jalannya lebih besar
              3.000.000.000,00  (Tiga  Milyar  . . .  usulan harus direncanakan secara   . . .  dari 70%; (iii) Atau untuk daerah
              Rupiah),  minimal  usulan  untuk   . . .  matang untuk meminimalisir  peru-  . . .  dengan  kebutuhan  khusus seperti
              Kota senilai  Rp 1.000.000.000,00   . . .  bahan rencana kegiatan, termasuk   . . .  akses langsung ke Bandara, Pela-
              (Satu Milyar Rupiah). Maksimal   . . .  telah tersedia readiness  criteria   . . .  buhan,  Kawasan  Industri. Adapun
              usulan  per jenis  DAK untuk Pro-  . . .  (DED, Basic Design, gambar, ke-  . . .  Jenis konstruksi yang diterima ada-
              vinsi  Rp   200.000.000.000,00  . . .  siapan lahan dan  dokumen ling-  . . .  lah dengan perkerasan aspal (AC
              (Dua Ratus  Milyar Rupiah) se-  . . .  kungan jika diperlukan). Kegiatan   . . .  WC/AC BC/AC Base/HRS/ATB/Ri-
              dangkan  untuk Kabupaten  Kota   . . .  konstruksi fisik tidak diperbolehkan   . . .  gid Pavement).  Usulan  penanga-
              Rp 100.000.000.000,00 (Seratus   . . .  ditangani  melalui  swakelola.  Ke-  . . .  nan di wajibkan dengan perkerasan
              Milyar Rupiah).               . . . .  giatan  dengan  belanja  penunjang   . . . .  aspal dan diberi marka termoplastic

                Pada usulan jembatan, harus   . . .  seperti perencanaan  dan survey   . . .  dan bahu diperkeras (rabat K 125
              tuntas Bangunan Atas dan  Ban-  . . .  kondisi  Jalan harus dilaksanakan   . . .  setebal maksimal 15 cm).  Untuk
              gunan Bawah di  tahun anggaran   . . .  secara  kontraktual.  Terkait usulan   . . .  pekerjaan bangunan    pelengkap
              yang sama. Adapun usulan peleba-  . . .  lokasi kegiatan yakni tidak melintasi   . . .  (drainase, dinding penahan tanah,
              ran Jalan dapat dilakukan dengan   . . .  hutan kawasan atau hutan lindung.  . . .  gorong-gorong/box  culvert maksi-
              ketentuan (i) Provinsi dengan nilai   . . .  Pembangunan  Jalan dan jem-  . . .  mal 30%) dari nilai usulan per ruas.
              kemantapan jalannya lebih besar   . . .  batan (DAK Penugasan) hanya   . . .  Terkait  Usulan pelebaran Jalan,
              80% dan lebar badan jalan kurang   . . .  dapat dilaksanakan (i) Jika Sudah   . . .  lebar badan Jalan yang diusulkan
              dari 7 meter, maksimal  penanga-  . . .  ada DED kontrak dengan konsultan   . . .  minimal 3,5 Meter ditambah bahu,
              nan lebar 7 meter; (ii) Kabupaten/  . . .  pihak ke tiga satu tahun sebelum   . . .  dengan standar sebagai berikut (i)
              Kota dengan nilai kemantapan ja-  . . .  di usulkan; (ii) Jumlah maksimal   . . .  Jalan Nasional  = 2 + 7 + 2 = 11 m
              lannya lebih besar dari 70% dan   . . .  2 usulan jalan dan 2 usulan jem-  . . .  ; (ii) Jalan Provinsi   = 1,5 + 6 + 1,5
              lebar badan jalan kurang dari 5,5   . . .  batan. Pekerjaan  Rigid Pavement   . . .  = 9 m (iii) Jalan Kab/Kota = 1 + 5,5
              meter, maksimal penanganan lebar   . . .  dapat dilakukan dengan ketentuan   . . .  + 1 = 7,5 m
              7 meter. Terkait penentuan  jenis   . . . .  (i) Provinsi dengan nilai  keman-  . . . .





































                   Ruas Jalan di Kabupaten Berau

                                                                           BULETIN PFID Edisi II/April-Juni 2020
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26