Page 25 - EDISI 2

SISTEM INFORMASI PENGUKURAN KINERJA
PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR DAERAH 25
25
BIDANG AIR MINUM, SANITASI, DAN PERUMAHAN
DALAM MENGHADAPI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

(a) (b)

Aplikasi pengumpulan data online: (a) Google Forms dan (b) ODK Collect

Selama ini, pemerintah pusat . . dai untuk digunakan sebagai dasar . . kontribusi pada terbentuknya da-
mengukur kinerja penyelengga- . . . pengukuran kinerja penyelengga- . . . tabase nasional yang andal, yang
raan infrastruktur daerah bidang . . . raan infrastruktur daerah. . . . dapat membantu pemerintah da-
air minum, sanitasi, dan peru- . . . Dalam rangka beradaptasi di . . . lam menyusun kebijakan.
mahan mengacu pada data dari . . . era Industri 4.0, Pusat Fasilitasi In- . . . Melalui sistem ini, pemerin-
Survei Sosial Ekonomi Nasional . . . frastruktur Daerah (PFID), Sekre- . . . tah daerah akan diwajibkan me-
(Susenas) yang dilakukan Ba- . . . tariat Jenderal Kementerian PUPR . . . laporkan data keluaran (output)
dan Pusat Statistik (BPS). Seperti . . . mengembangkan sistem informasi . . . dan hasil (outcome) dari penye-
yang dapat dilihat pada Gambar 1, . . . sebagai wadah bagi pemerintah . . . lenggaraan infrastruktur daerah
berdasarkan data Susenas BPS . . . daerah untuk melaporkan kinerja . . . khususnya yang didanai DAK ser-
pada tahun 2018, capaian akses . . . penyediaan air minum, sanitasi, . . . ta kontribusinya terhadap penca-
air minum layak di Indonesia ada- . . . dan perumahan di daerahnya ma- . . . paian Standar Pelayanan Minimal
lah 87,8%, sanitasi layak adalah . . . sing-masing. Sistem informasi ini . . . Pekerjaan Umum dan Perumahan
74,6%, dan rumah layak huni ada- . . . berbasis online sehingga memini- . . . Rakyat (SPM PUPR). SPM PUPR
lah 54,1% [3]. Data ini hanya meru- . . . malkan campur tangan manusia . . . adalah ketentuan mengenai jenis
pakan cuplikan kondisi pelayanan . . . dalam proses pengumpulan data, . . . dan mutu pelayanan dasar sub
dasar di Indonesia. Realita di la- . . . dengan tujuan untuk meningkatkan . . . urusan pekerjaan umum dan sub
pangan bisa jadi jauh lebih buruk, . . . transparansi informasi bagi para . . . urusan perumahan rakyat yang
karena jutaan orang miskin tinggal . . . pemangku kepentingan. Kualitas, . . . merupakan urusan pemerintahan
di pemukiman informal yang tidak . . . kuantitas, dan keakuratan infor- . . . wajib yang berhak diperoleh setiap
terjamah statistik nasional [4]. Oleh . . . masi yang dikumpulkan akan ber- . . . warga negara secara minimal. Sub
karena itu, data ini kurang mema- . . . . .

BULETIN PFID Edisi II/April-Juni 2020