Page 30 - EDISI 2

30
30 PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN

POTRET PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Oleh : Yuniar Fazriani Rusmana
Penyediaan fasilitas kebutuhan dasar yang berhak
ukum Hak Asasi Manusia (HAM) internasional diperoleh setiap warga negara secara minimal
mengakui hak setiap orang atas standar hidup untuk hidup secara layak.
yang memadai, termasuk rumah layak huni.
HSejumlah persyaratan harus dipenuhi sebelum Pelayanan dasar Pekerjaan Umum dan Perumahan
suatu tempat tinggal dapat dianggap sebagai rumah . . . Rakyat (PUPR) dapat dianggap memenuhi SPM jika me-
layak huni, diantaranya adalah ketersediaan akses air . . . menuhi ketentuan mutu pelayanan dasar, yaitu ukuran
minum dan sanitasi yang layak [1]. Untuk memastikan . . . kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan
pemenuhan hak warga negara akan rumah layak huni . . . dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pe-
termasuk di dalamnya akses air minum dan sanitasi . . . layanan dasar sesuai standar teknis agar hidup secara
yang layak, pemerintah Indonesia menerapkan pelaya- . . . layak [2]. Pencapaian mutu pelayanan dasar dilaksana-
nan dasar berdasarkan Standar Pelayanan Minimal . . . kan melalui tahapan pengumpulan data, penghitungan
(SPM). SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu . . . kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan
pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan . . . rencana pemenuhan pelayanan dasar, dan pelaksanaan
wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara . . . pemenuhan pelayanan dasar [4].
minimal [2]. . . . .

Jenis pelayanan dasar yang dimaksud dalam SPM . . . I. Pengumpulan Data
adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan ba- . . . . Tahap pertama dari penerapan SPM adalah pen-
rang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak dipe- . . . gumpulan data yang mencakup: (i) jumlah dan identitas
roleh oleh setiap warga negara secara minimal. Peme- . . . lengkap warga negara yang berhak memperoleh barang
nuhan hak akan akses air minum dan sanitasi khususnya . . . dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal; serta (ii)
air limbah termasuk dalam jenis pelayanan dasar Peker- . . . jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia [4]. Pemerin-
jaan Umum. Ssementara itu, pemenuhan hak akan ru- . . . tah sebagai penanggung jawab penerapan SPM belum
mah layak huni termasuk dalam jenis pelayanan dasar . . . memiliki data tersebut dikarenakan beberapa hal (lihat
Perumahan Rakyat, yang mencakup penyediaan dan . . . Gambar 1), diantaranya: (i) kurangnya sosialisasi kebi-
rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan . . . jakan SPM; (ii) tingginya frekuensi rotasi pegawai; (iii)
fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat . . . kurangnya koordinasi antar lembaga; dan (iv) kesulitan
yang terkena relokasi program pemerintah daerah [3]. . . validasi data kependudukan.

GAMBAR 1

Kurangnya sosialisasi Tingginya frekuensi Kurangnya koordinasi Kesulitan validasi
kebijakan SPM rotasi pegawai antar lembaga data kependudukan

Instrumen Keterbatasan personil
Data penerima
pengumpulan data berkompeten Inventarisasi pelayanan dasar
tidak sesuai untuk melakukan infrastruktur tidak terjamin
dengan ketentuan pengumpulan data tidak terjamin

Data Tidak Valid

BULETIN PFID Edisi II/April-Juni 2020