Page 27 - EDISI 2
P. 27

PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN                                                                                27
                                                                                                                   27











































          Suasana kegiatan Bimbingan Teknis Penerapan SPM PUPR




             BIMBINGAN TEKNIS
             PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
             BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

              Oleh :  Pujiati Rahayu
                                            .
                     ementerian  PUPR seba-  . .
                     gai salah satu kemente-  . . .  Mewujudkan SPM PUPR yang berhak diperoleh setiap warga
                     rian teknis dalam penera-  . . .  negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar
             Kpan Standar Pelayanan         . . .  dan Mutu Pelayanan Dasar.
             Minimal memiliki peran melakukan   . . .
             pembinaan dan pengawasan terha-  . . .  pelaksanaan  pemenuhan pelaya-  .  tuk mengevaluasi penerapan SPM
             dap penerapan Standar Pelayanan   . . .  nan dasar,  salah satunya melalui   . . .  Tahun 2019 oleh OPD pengampu
             Minimal secara teknis. Pembinaan   . . .  Bimbingan Teknis.     . . .  SPM PUPR melalui sesi desk. Da-
             kepada Pemerintah Daerah Pro-  . . .                            . . .  sar hukum pelaksanaan  kegiatan
             vinsi/Kabupaten/Kota  dalam  pene-  . . .  Tujuan pelaksanaan  Bimbingan   . . .  bimbingan teknis ini adalah :
             rapan  Standar  Pelayanan  Minimal   . . .  Teknis Penerapan Standar Pelaya-  . . .
             Bidang Pekerjaan Umum dan Peru-  . . .  nan Minimal (SPM) Bidang Peker-  . . .  1.  Undang –  Undang Nomor 23
             mahan  Rakyat meliputi  tahapan:   . . .  jaan Umum dan Perumahan Rakyat   . . .  Tahun 2014 tentang Pemerin-
             pengumpulan  data, penghitungan   . . .  yaitu selain  untuk meningkatkan   . . .  tah Daerah
             kebutuhan  pemenuhan  pelayanan   . . .  pemahaman  Organisasi  Perang-  . . .  2.  Peraturan Pemerintah Nomor
             dasar, penyusunan rencana dasar   . . .  kat Daerah (OPD) pengampu SPM   . . .  2 Tahun 2018 tentang Standar
             pemenuhan pelayanan dasar, dan   . . .  PUPR melalui sesi pleno, juga un-  . .  Pelayanan Minimal



                                                                           BULETIN PFID Edisi II/April-Juni 2020
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32