Page 31 - EDISI 2

POTRET PENERAPAN
31
STANDAR PELAYANAN MINIMAL 31
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1. Kurangnya Sosialisasi Kebijakan SPM . . . dengan ketentuan SPM PUPR.

Peraturan menteri tentang Standar Teknis SPM . . . 4. Kesulitan Validasi Data Kependudukan
PUPR untuk diterapkan pada tahun 2019 baru diun- . . . Pengumpulan data untuk pelayanan dasar PUPR
dangkan pada 31 Desember 2018. Ditambah dengan . . . mencakup jumlah dan identitas lengkap warga negara
adanya restrukturisasi Kementerian PUPR pada awal . . . yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebu-
tahun 2019 termasuk pada bagian yang membina pene- . . . tuhan dasar secara minimal. Khusus untuk SPM PUPR,
rapan SPM PUPR, kondisi ini menyebabkan minimnya . . . pengumpulan data penerima pelayanan dasar adalah
waktu untuk mensosialisasikan kebijakan SPM PUPR . . . setingkat rumah tangga. Rumah tangga adalah seseo-
ke pemerintah daerah. Kementerian PUPR baru men- . . . rang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian
sosialisasikan kebijakan SPM PUPR pada September . . . atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya ma-
2019, itupun dengan jumlah peserta yang terbatas. Hal . . . kan bersama dari satu dapur [3]. Definisi rumah tangga
ini menyebabkan keterbatasan pemahaman pemerintah . . . ini masih diperdebatkan: (a) rumah tangga yang berarti
daerah akan kebijakan SPM PUPR, sehingga pengum- . . . sekelompok orang yang terdaftar satu kartu keluarga
pulan data untuk pelayanan dasar PUPR pada beberapa . . . (KK), atau (b) rumah tangga yang berarti sekelompok
daerah tidak menggunakan instrumen yang sesuai den- . . . orang yang tinggal dalam satu rumah. Perlu diperhati-
gan standar yang ditentukan. Sosialisasi kebijakan SPM . . . kan bahwa di Indonesia, satu rumah dapat didiami lebih
dilaksanakan setelah pemerintah daerah selesai menyu- . . . dari satu KK dan tidak semua anggota dalam satu KK
sun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Ren- . . . tinggal dalam satu rumah. Ditambah lagi, belum tentu
ja PD ini belum tentu memprioritaskan pelayanan dasar . . . Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukca-
PUPR. Hal ini berimbas pada keterbatasan sumber daya . . . pil) memiliki data rumah tangga sesuai kebutuhan pen-
baik waktu, anggaran, maupun personil untuk melaku- . . . dataan SPM PUPR. Validasi data penerima pelayanan
kan pengumpulan data sesuai dengan standar yang . . . dasar menjadi sulit karenanya.
ditentukan. . . . .

2. Tingginya Frekuensi Rotasi Pegawai Pemerintah . . . . II. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan
Dasar
Daerah . . . .
Tahap kedua dari penerapan SPM adalah penghi-
Kebijakan SPM PUPR untuk diterapkan pada tahun . . . tungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, yaitu
2019 memang kurang tersosialisasikan, namun sebe- . . . penghitungan selisih kebutuhan terhadap ketersediaan
narnya SPM PUPR itu sendiri bukanlah sesuatu yang . . . barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana
baru. Secara berkala pemerintah pusat merevisi ke- . . . [4]. Data yang dibutuhkan untuk penghitungan belum
bijakan SPM PUPR menyesuaikan dengan kondisi di . . . tersedia, oleh karena itu pemerintah menggunakan data
daerah, namun esensi dari SPM PUPR itu sendiri se- . . . dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang di-
lalu sama, yaitu sebagai acuan pelayanan dasar PUPR . . . lakukan Badan Pusat Statistik (BPS) seperti yang dapat
yang wajib dipahami oleh semua pegawai pemerintah . . . dilihat pada Gambar 2.
yang bertugas pada jenis pelayanan PUPR. Tingginya . .
frekuensi rotasi pegawai pemerintah daerah menyebab- GAMBAR 2
kan pegawai yang yang telah memiliki kompetensi dari
mengikuti sosialisasi SPM PUPR berisiko pindah ke bi-
dang lain sebelum kompetensi tersebut teraplikasikan.
Hal ini berakibat pada keterbatasan personil yang ber- 100%
kompeten untuk melakukan pengumpulan data sesuai 90% 100,0%
dengan standar yang ditentukan. 80% 87,8% 90,0%
70% 74,6%
3. Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga 60% 70,0%
50% 54,1%
Pengumpulan data untuk pelayanan dasar PUPR 40%
mencakup jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia 30%
[4], dalam hal ini berupa infrastruktur. Infrastruktur dae- 20%
rah dikelola oleh berbagai lembaga. Kurangnya koor- 10%
dinasi antar lembaga menyebabkan data yang tidak 0% Air Minum Rumah Sanitasi
terintegrasi, tersebar di beberapa lembaga. Sementara Capaian Layak 2018 Target Layak 2024
itu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis seba-
gai penanggung jawab pengumpulan data memerlukan Sumber: Perpres No. 18 Tahun 2020
data lengkap seluruh infrastruktur di daerahnya, sesuai

BULETIN PFID Edisi II/April-Juni 2020