Page 36 - EDISI 2
P. 36
36
36 PENYETARAAN JABATAN STRUKTURAL MENJADI JABATAN FUNGSIONAL
DI PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH
Kegiatan Monev Jafung pada Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah
. . menterian, lembaga negara, dan
irokrasi, suatu kalimat . . Indonesia tanggal 20 Oktober 2019 . . pemerintah daerah muncul Surat
penting dalam sebuah . . . menyampaikan beberapa arahan- . . . Edaran Menteri Pendayagunaan
tatanan pemerintahan. . . . nya dimana salah satunya yaitu . . . Aparatur Negara dan Reformasi
BMenurut Kamus Besar . . . perlunya dilakukan penyederhana- . . . Birokrasi Nomor 384 Tahun 2019
Bahasa Indonesia, Birokrasi ada- . . . an birokrasi menjadi hanya 2 (dua) . . . tanggal 13 November 2019 ten-
lah sistem pemerintahan yang di- . . . level dan mengganti/mengalihkan . . . tang Langkah Strategis dan Kon-
jalankan oleh pegawai pemerintah . . . jabatan tersebut dengan jabatan . . . kret Penyederhanaan Birokrasi.
karena telah berpegang pada hie- . . . fungsional yang berbasis pada . . . Dalam Surat Edaran tersebut ada
rarki dan jenjang jabatan. Birokrasi . . . keahlian/keterampilan dan kom- . . . beberapa hal penting terkait pela-
dalam suatu negara sangat pen- . . . petensi tertentu. Penyederhanaan . . . ksanaan kebijakan Penyederhana-
ting dan menetukan dalam upaya . . . birokrasi tersebut dimaksudkan un- . . . an Birokrasi yaitu :
penyelenggaraan negara maupun . . . tuk menciptakan birokrasi yang le- . . .
penyelenggaraan pemerintahan. . . . bih dinamis dan profesional dalam . . . 1. Penyederhanaan Birokra-
Birokrasi diibaratkan mesin paling . . . upaya peningkatan efektifitas dan . . . si dikecualikan bagi jabatan
utama dalam penyelenggaraan pe- . . . efisiensi untuk mendukung kinerja . . . struktural yang memenuhi kri-
merintahan sehingga dalam suatu . . . pelayanan pemerintah kepada pu- . . . teria, antara lain :
pemerintahan harus memiliki bi- . . . blik. . . . a. Memiliki tugas dan fungsi seba-
rokrasi yang efektif dan efisien. . . . . Untuk menindaklanjuti arahan . . . . gai Kepala Satuan Kerja den-
Bapak Presiden Republik Indo- . . . Presiden Republik Indonesia terse- . . . gan kewenangan dan tanggung
nesia dalam pidato pelantikannya . . . but maka setelah dilakukan koordi- . . . . jawab dalam penggunaan ang-
garan atau pengguna barang/
pada sidang Paripurna Majelis Per- . . . nasi dan melalui rapat-rapat antara . . . jasa; atau
musyawaratan Rakyat Republik . . . . Kementerian PAN-RB dengan Ke- . . .
BULETIN PFID Edisi II/April-Juni 2020
