Page 37 - EDISI 2
P. 37
PENYETARAAN JABATAN STRUKTURAL MENJADI JABATAN FUNGSIONAL 37
37
DI PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH
b. Memiliki tugas dan fungsi yang . . memberikan pemahaman kepa- . ke dalam Jabatan Fungsional yang
berkaitan dengan kewenan- . . . da seluruh pegawai di instansi . . . mengatur tentang ruang lingkup,
gan/otoritas, legalisasi, penge- . . . masing-masing terkait dengan . . . kriteria, tahapan, ketentuan-keten-
sahan, persetujuan dokumen, . . . kebijakan penyederhanaan . . . tuan umum, mekanisme pelaksa-
atau kewenangan kewilayahan; . . . birokrasi, sehingga setiap pe- . . . naan, serta usulan penyetaraan
atau . . . gawai dapat menyesuaikan diri . . . jabatan dan usulan jabatan admi-
c. Kriteria dan syarat lain yang . . . . dengan struktur organisasi yang . . . . nistrasi khusus dari masing-ma-
bersifat khusus berdasarkan . . . dinamis, agile, dan profesional . . . sing kementerian/lembaga. Pokok-
usulan masing-masing Kemen- . . . dalam rangka meningkatkan ki- . . . pokok yang diatur dalam Permen
terian/Lembaga kepada Menteri . . . nerja organisasi dan pelayanan . . . PAN-RB Nomor 28 Tahun 2019
Pendayagunaan Aparatur Ne- . . . publik. . . . antara lain :
gara dan Reformasi Birokrasi . . . f. Hasil identifikasi dan pemetaan . . . 1. Jabatan yang disetarakan ada-
sebagai bahan pertimbangan . . . kiranya disampaikan kepada . . . lah Jabatan Administrator (Ese-
penetapan jabatan yang diper- . . . Menteri Pendayagunaan Apa- . . . lon III) menjadi Jabatan Fun-
lukan kedudukannya sebagai . . . ratur Negara dan Reformasi . . . gsional Ahli Madya, Jabatan
pejabat struktural Eselon III, . . . Birokrasi dalam bentuk berkas . . . Pengawas (Eselon IV) menjadi
Eselon IV, dan Eselon V. . . . lunak (softcopy) paling lambat . . . Jabatan Fungsional Ahli Muda,
2. Untuk segera melaksanakan . . . . minggu ke-IV (ke-empat) De- . . . . dan Jabatan Pelaksana (Eselon
langkah-langkah strategis dan . . . sember 2019. . . . V) menjadi Jabatan Fungsional
konkret sebagai berikut : . . . . g. Proses transformasi jabatan . . . . Ahli Pertama;
a. Mengidentifikasi unit kerja Ese- . . . . struktural Eselon III, Eselon IV, . . . . 2. Jabatan yang disetarakan ha-
lon III, Eselon IV, dan Eselon . . . dan Eselon V ke jabatan fung- . . . rus memiliki keterkaitan tugas
V yang dapat disederhanakan . . . sional dilaksanakan berdasar- . . . dan fungsi jabatan dengan pe-
dan dialihkan jabatan struktu- . . . kan hasil pemetaan tersebut . . . layanan teknis fungsional ser-
ralnya sesuai peta jabatan di . . . paling lambat minggu ke-IV . . . ta jabatan harus berbasis ke-
lingkungan instansi masing-ma- . . . (ke-empat) Juni 2020. . . . ahlian/keterampilan tertentu;
sing. . . . h. Agar proses-proses tersebut . . . 3. Penyetaraan Jabatan tidak dila-
b. Melakukan pemetaan jabatan . . . . dilaksanakan secara professio- . . . . kukan pada Jabatan yang me-
dan pejabat struktural Eselon . . . nal, bersih dari korupsi, serta . . . miliki tugas dan fungsi sebagai
III, Eselon IV, dan Eselon V . . . tidak ada konflik kepentingan . . . Kepala Satuan Kerja, memiliki
pada unit kerja yang terdampak . . . dengan tetap menerapkan prin- . . . tugas dan fungsi yang berkaitan
peralihan sebagaimana dimak- . . . sip-prinsip kehati-hatian, seja- . . . dengan kewenangan/otoritas,
sud sekaligus mengidentifikasi . . . lan dengan tata kelola yang . . . legalisasi, pengesahan, perse-
kesetaraan jabatan-jabatan ter- . . . baik, dan berpedoman pada ke- . . . tujuan dokumen, atau kewe-
sebut dengan jabatan fungsio- . . . tentuan perundang-undangan. . . . nangan kewilayahan, serta
nal yang akan diduduki. . . . . i. Adapun tata cara pengalihan ja- . . . . kriteria khusus yang diusulkan
c. Memetakan jabatan fungsional . . . batan struktural Eselon III, Ese- . . . oleh Kementerian/Lembaga ke-
yang dapat dan dibutuhkan un- . . . lon IV, dan Eselon V menjadi . . . pada Menteri PAN-RB;
tuk menampung peralihan peja- . . . jabatan fungsional akan diatur . . . 4. Penyetaraan Jabatan dilakukan
bat struktural Eselon III, Eselon . . . lebih lanjut dalam Peraturan . . . dengan mempertimbangkan
IV, dan Eselon V yang terdam- . . . Menteri Pendayagunaan Apa- . . . Tunjangan Jabatan Administra-
pak pemangkasan akibat dari . . . ratur Negara dan Reformasi . . . si dengan Jabatan Fungsional,
kebijakan penyederhanaan bi- . . . Birokrasi melalui pengangkatan . . . serta kelas jabatannya juga ha-
rokrasi. . . . . inpassing/penyesuaian ke da- . . . . rus disetarakan;
d. Melakukan penyelarasan ke- . . . . lam jabatan fungsional secara . . . . 5. Pejabat yang disetarakan wajib
butuhan anggaran terkait den- . . . khusus. . . . memiliki pendidikan sesuai
gan penghasilan pada jabatan . . . Setelah Surat Edaran Menteri . . . dengan yang dipersyaratkan
yang terdampak oleh kebijakan . . . PAN-RB keluar, tidak lama kemu- . . . paling lama 3 (tiga) tahun sejak
penyederhanaan birokrasi. . . . dian terbit Peraturan Menteri PAN- . . . diangkat dan bagi Administrator
e. Melaksanakan sosialisasi dan . . . . . RB Nomor 28 Tahun 2019 tentang . . . . . . yang disetarakan menjadi Ja-
batan Fungsional Ahli Madya
Penyetaraan Jabatan Administrasi
BULETIN PFID Edisi II/April-Juni 2020
