Page 32 - EDISI 2
P. 32

POTRET PENERAPAN
   32                STANDAR PELAYANAN MINIMAL
   32
                PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
                PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
                Pada tahun 2018, capaian akses air minum layak di   . .  gan kesehatan, yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak
             Indonesia  adalah 87,8%,  sanitasi  layak  adalah  74,6%,   . . .  berasa, tidak berbusa, dan tidak berbau. Tidak semua
             dan rumah layak huni adalah 54,1% [5]. Data ini hanya   . . .  pemerintah daerah melaksanakan tugas pelayanan da-
             merupakan cuplikan kondisi pelayanan dasar di Indone-  . . .  sarnya dengan memperhatikan target mutu tersebut. Di
             sia. Realita di lapangan bisa jadi jauh lebih buruk, karena   . . .  Indonesia, tak  jarang ditemukan kegagalan  pemenu-
             jutaan orang miskin tinggal di pemukiman informal yang   . . .  han mutu berupa Sambungan Rumah (SR) terpasang
             tidak terjamah statistik nasional [6]. Oleh karena itu, data   . . .  namun airnya tidak mengalir.
             ini tidak ideal untuk digunakan sebagai dasar penghitun-  . . .  Pada penyediaan pelayanan  akses aman pengo-
             gan kebutuhan.                                 . . . .  lahan air limbah domestik dengan Sistem Pengelolaan

             III. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar  . . . .  Air  Limbah Domestik  Setempat  (SPALD-S),  ukuran
                Tahap ketiga dari penerapan  SPM  adalah penyu-  . . . .  mutu kuantitasnya  adalah  terlayaninya  setiap  rumah
             sunan rencana  pemenuhan  pelayanan  dasar sesuai   . . .  tangga dengan minimal satu akses pengolahan air lim-
                                                               bah domestik. Sementara itu, ukuran kualitasnya ada-
             dengan  penghitungan kebutuhan yang dimuat dalam   . . .  lah tersedianya  jasa penyedotan  dan pengangkutan
             dokumen  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah   . . .  lumpur  tinja, serta pengolahannya  di Instalasi Pengo-
             Daerah  (RPJMD) dan Rencana  Kerja  Pembangunan   . . .  lahan Lumpur Tinja (IPLT). Di Indonesia, tak jarang di-
             Daerah  (RKPD). Rencana  pemenuhan  pelayanan  da-  . . .  temukan praktik penyedotan dan pengangkutan lumpur
             sar kemudian diprioritaskan ke dalam Rencana Strate-  . . .  tinja namun kemudian dibuang ke sungai.
             gis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja   . . .
             Perangkat Daerah (Renja PD) [4]. Kualitas penyusunan   . . .  Pada fasilitasi  penyediaan  rumah layak huni bagi
             rencana  dipengaruhi  validitas  data. Tidak semua  pe-  . . .  masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah
             merintah daerah memiliki data valid rumah tangga   . . .  daerah, salah satu jenis layanannya adalah penyediaan
             yang belum mendapatkan  pelayanan  dasar PUPR se-  . . .  rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena reloka-
             suai SPM. Pemenuhan  target Rencana  Pembangunan   . . .  si berdampak masif. Ukuran mutu kuantitasnya adalah
             Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 yaitu   . . .  terlayaninya setiap rumah tangga yang terkena reloka-
             100% akses air minum layak, 90% akses sanitasi layak,   . . .  si program pemerintah daerah. Sementara itu, ukuran
             dan 70% rumah layak huni hanyalah angan belaka jika   . . .  kualitasnya adalah rumah layak huni dalam bentuk Ru-
             tidak didukung dengan data yang valid serta kualitas pe-  . . .  mah  Susun  Umum atau Rumah Khusus.  Pemenuhan
             rencanaan yang baik.                           . . . .  mutu ini tak jarang terhambat oleh keengganan masya-

             IV. Pelaksanaan Pemenuhan                      . . .  rakat terdampak untuk pindah ke Rumah Susun Umum
                                                               atau Rumah Khusus.
                Pelayanan Dasar                             . . . .
                Tahap keempat dari penerapan SPM adalah pelaksa-  . . .  Pemenuhan kebutuhan akses air minum layak, akses
             naan pemenuhan pelayanan  dasar, yaitu pelaksanaan   . . . .  sanitasi layak, dan rumah layak huni memang merupa-
             program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar se-  . . .  kan tanggung jawab pemerintah,  namun  tidak berarti
             suai dengan rencana pemenuhan pelayanan dasar [4].   . . .  kita sebagai warga negara menjadi apatis dengan isu
             Pelayanan dasar PUPR dapat dianggap memenuhi SPM   . . .  ini. Coba perhatikan kondisi pelayanan dasar di lingkun-
             jika  memenuhi  ketentuan  mutu pelayanan  dasar  baik   . . .  gan sekitar Anda. Apa sumber air minum utama yang
             secara kuantitas maupun kualitas. Pada realitanya, pola   . . .  digunakan? Sudahkah kualitas airnya memenuhi stan-
             pikir pemerintah daerah masih output based yaitu pen-  . . .  dar? Kapan terakhir kali lumpur tinja dalam tangki septik
             capaian target  infrastruktur terbangun, belum outcome   . . .  Anda disedot? Bagaimana kondisi permukiman kumuh
             based yaitu pencapaian mutu pelayanan. Dengan pola   . . .  di sekitar Anda? Anda dapat mengajukan aduan terkait
             pikir ini,  tak  heran bila banyak infrastruktur terbangun   . . .  penerapan SPM kepada Tim Penerapan SPM daerah
             yang tidak termanfaatkan oleh masyarakat.      . . .  [4]. Sadari dan pahami hak Anda akan pelayanan dasar
                                                               air minum, air limbah, dan perumahan demi kualitas hi-
                Pada pelayanan dasar pemenuhan  kebutuhan  air   . . . .  dup yang lebih baik
             minum, ukuran mutu kuantitasnya adalah  minimal 60   . . .
             L/orang/hari. Sementara itu, ukuran kualitasnya adalah   . . .
             parameter fisik yang tidak langsung berhubungan den-  . . . .











      BULETIN PFID Edisi II/April-Juni 2020
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37