Page 38 - EDISI 2

38
38 PENYETARAAN JABATAN STRUKTURAL MENJADI JABATAN FUNGSIONAL
DI PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH

yang mensyaratkan kualifikasi . . pangkat lebih dari 2 (dua) tahun . . oleh pimpinan Instansi Peme-
pendidikan S-2 (Strata-Dua), . . . dan kurang dari 3 (tiga) tahun, . . . rintah;
wajib memiliki pendidikan yang . . . serta 25% (dua puluh lima per- . . . 10. Tata cara pelaksanaan penye-
sesuai dengan yang dipersya- . . . sen) untuk yang telah mendu- . . . taraan jabatan dilakukan
ratkan paling lama 4 (empat) . . . duki pangkat lebih dari 1 (satu) . . . dengan Instansi Pemerintah
tahun sejak diangkat; . . . tahun dan kurang dari 2 (dua) . . . menyampaikan hasil identifikasi
6. Pejabat yang belum memiliki . . . . tahun; . . . . dan pemetaan jabatan admini-
pendidikan yang sesuai dengan . . . 8. Pelaksanaan kegiatan pada . . . strasi dalam jabatan fungsional
persyaratan jabatannya dapat . . . kelas jabatan fungsional yang . . . yang akan disetarakan terma-
diberikan kenaikan pangkat . . . disetarakan ditetapkan setara . . . suk jabatan khusus yang harus
satu tingkat lebih tinggi dalam . . . dengan pelaksanaan kegiatan . . . diduduki oleh pejabat Admini-
jenjang jabatan yang sama dan . . . pada kelas dalam jenjang ja- . . . strator dengan deskripsinya ke-
tidak diperkenankan naik ke . . . batan yang akan diduduki dan . . . pada Menteri PAN-RB, sesuai
jenjang yang lebih tinggi sampai . . . dapat diberikan kegiatan tugas . . . dengan format sebagaimana
kualifikasi pendidikannya terpe- . . . dan fungsi koordinasi dan pen- . . . tercantum dalam Lampiran,
nuhi; . . . . gelolaan kegiatan sesuai den- . . . . lalu Menteri PAN-RB menyam-
7. Pejabat yang disetarakan men- . . . gan bidang tugasnya serta di- . . . . paikan persetujuan terhadap
dapatkan besaran Angka Kre- . . . berikan Angka Kredit 25% (dua . . . usulan Penyetaraan Jabatan,
dit dari Angka Kredit komulatif . . . puluh lima persen) dari Angka . . . Pejabat Pembina Kepegawaian
untuk kenaikan pangkat pada . . . Kredit Kumulatif untuk kenaikan . . . mengangkat dan melantik peja-
jenjang yang disetarakan yai- . . . pangkat setingkat lebih tinggi . . . bat fungsional yang disetarakan
tu 75% (tujuh puluh lima per- . . . dan diakui sebagai tugas pokok . . . serta memberikan laporan ke-
sen) untuk yang telah mendu- . . . dalam Penetapan Angka Kredit . . . pada Menteri PAN-RB dengan
duki pangkat lebih dari 3 (tiga) . . . (PAK); . . . tembusan kepada Badan Ke-
tahun dan kurang dari 4 (empat) . . . 9. Rincian tugas dan fungsi koor- . . . pegawaian Negara dan Instansi
tahun, 50% (lima puluh persen) . . . dinasi, tugas tambahan serta . . . Pembina Jafung.
untuk yang telah menduduki . . . . pengelolaan kegiatan diatur . . .

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NO 28 TAHUN 2019
TENTANG PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE
DALAM JABATAN FUNSIONAL
A. USULAN PENYETARAAN JABATAN

NO NAMA JABATAN PANGKAT/ KUALIFIKASI BATAS USIA PENGHASILAN KELAS JABATAN JABATAN JENJANG KELAS JABATAN PENGHASILAN SELISIH
ADMINISTRASI GOLONGAN PENDIDIKAN PENSIUN (GAJI , TUNJANGAN ADMINISTRASI FUNGSIONAL JABATAN JAFUNG (GAJI , TUNJANGAN PENGHASILAN
RUANG JABATAN DAN JABATAN DAN (+/-)
TUNJANGAN TUNJANGAN
KINERJA) KINERJA)

B. JABATAN ADMINISTRASI KHUSUS YANG DIUSULKAN
NO NAMA JABATAN TUGAS FUNGSI URAIAN OUTPUT KEWENANGAN/ DAMPAK KEDUDUKAN
TUGAS OTORITAS

A. Lampiran usulan penyetaraan jabatan
B. Lampiran jabatan administrasi khusus yang diusulkan

BULETIN PFID Edisi II/April-Juni 2020