Page 24 - PKN KELAS 7_Semester 1

I.1 UUD RI 1945 sebagai Konstitusi Pertama Republik Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konstitusi pertama Indonesia
yang lengkap. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan konstitusi itu?

❖ Pengertian Konstitusi

Kata “konstitusi” yang berarti pembentukan, berasal dari kata “constituer” (Perancis) yang berarti
membentuk. Sedangkan istilah “undang-undang dasar” merupakan terjemahan dari bahasa Belanda
“groundwet” (Ground : dasar, dan Wet: undang-undang).
Istilah konstitusi dalam banyak bahasa berbeda-beda, seperti dalam bahasa Inggris "constitution", dalam
bahasa Belanda "constitutie" dalam bahasa Jerman "konstitution", dan dalam bahasa Latin "constitutio" yang
berarti undang-undang dasar atau hukum dasar.
Dalam ranah keilmuan politik dan ketatanegaraan, istilah konstitusi mempunyai 2 pengertian:
1. Arti luas: konstitusi berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar (droit
constitunelle).
2. Arti sempit: konstitusi berarti piagam dasar atau undang-undang dasar (Loi constitunelle), yaitu dokumen
lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara.

Menurut para ahli, pengertian konstitusi adalah sebagai berikut:
1. K.C. Wheare : Keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang
membentuk, mengatur/ memerintah dalam pemerintah suatu negara.
2. L. J Van Apeldoorn: memuat baik peraturan tertulis maupun tak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-
aturan pokok dasar negara, bangunan negara dan tata negara yang mengatur perikehidupan satu bangsa di
dalam. persekutuan hukum negara. Konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi, yaitu kebiasaan
ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara.
3. Koernimanto Soetopawiro: “konstitusi” berasal dari bahasa latin “cisme” yang berarti “bersama dengan”
dan “statute” yang berarti “membuat sesuatu agar berdiri”. Jadi konstitusi menetapkan secara bersama.
4. Carl Schmitt membagi konstitusi dalam 4 pengertian : absolut, relatif, positif, dan ideal.
• Absolut: konstitusi sebagai bentuk negara, faktor integrasi, sistem tertutup dari norma hukum yang
tertinggi di dalam negara, dan kesatuan organisasi yang mencakup hukum dan semua organisasi yang ada
di dalam negara.
• Relatif: konstitusi sebagai tuntutan dari golongan borjuis agar haknya dapat dijamin oleh penguasa,
konstitusi sebagai sebuah konstitusi dalam artian formil (dapat berupa tertulis) dan materiil (dilihat dari
segi isinya)
• Positif: sebuah keputusan politik yang tertinggi sehingga mampu mengubah tatanan kehidupan kenegaraan
• Ideal: yang memuat adanya jaminan atas hak asasi serta perlindungannya
5. B.N. Marbun : memiliki dua arti yaitu, Undang- Undang yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintah
yang mengatur pembagian kekuasaan dan hubungan antara rakyat dan pemerintahan serta berfungsi sebagai
perangkat untuk membentuk norma-norma yang mengatur mekanisme sistem politik atau sistem
pemerintahan, dan Undang-Undang Dasar.

24