Page 27 - PKN KELAS 7_Semester 1

II. Pengesahan UUD Negara RI Tahun 1945

Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang menggantikan BPUPKI melaksanakan sidang pertamanya. Sebelum
dimulai sidang, Drs. Mohammad Hatta terlebih dahulu meminta Ir. Soekarno selaku ketua untuk menunda
sidang. Bung Hatta ingin mengajak golongan Islam membicarakan masalah kata “Ketuhanan dengan kewajiban
menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” yang akan disahkan dan masuk ke dalam Preambule.
Oleh karena mengutamakan kepentingan persatuan bangsa, akhirnya dalam waktu lima belas menit dicapai kata
sepakat untuk mengganti kata tersebut dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Sidang PPKI membicarakan rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar yang telah mengalami
penyempurnaan. Suasana sidang PPKI tersebut sangat demokratis. Bung Karno memberikan kesempatan kepada
semua peserta sidang untuk mengemukakan pendapat, keputusan sidang diusahakan dengan cara musyawarah
untuk mufakat.
Dalam persidangan PPKI tanggal 18 Agustus 1945, dihasilkan keputusan sebagai berikut:
1. Mengesahkan UUD 1945
2. Menetapkan Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden
3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat.

Sidang PPKI telah melakukan beberapa perubahan rumusan pembukaan UUD naskah Piagam Jakarta
dan rancangan batang tubuh UUD hasil sidang kedua BPUPKI. Empat perubahan yang disepakati tersebut antara
lain:

1. Kata Mukaddimah diganti dengan kata Pembukaan
2. Sila pertama, yaitu Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya
diganti dengan rumusan “Ketuhanan Yang Maha Esa”
3. Perubahan pasal 6 UUD yang berbunyi “Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam” menjadi
“Presiden ialah orang Indonesia asli”
4. Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi “Negara berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at
Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti menjadi pasal 29 UUD 1945 yang berbunyi “Negara berdasar atas
Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Gambar 2.2 Sidang PPKI

27