Page 25 - PKN KELAS 7_Semester 1

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Pengertian konstitusi
merupakan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, prinsip dasar politik, serta sumber hukum tertinggi
suatu negara baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang juga mampu menjamin hak-hak warga
negaranya.
Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia pernah berlaku 2 konstitusi lain, yaitu Konstitusi Republik
Indonesia Serikat dan UUD Sementara Tahun 1950.
Negara Indonesia menganut paham konstitusionalisme sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat (2)
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar”.

❖ Tujuan Konstitusi
Tujuan dibentuknya konstitusi adalah sebagai berikut:
1. Membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang. Tanpa dibatasi kekuasaannya,
penguasa bisa saja merugikan warga negaranya.
2. Melindungi HAM dan menjamin hak memperoleh perlindungan hukum bagi warga negaranya.
3. Pedoman penyelenggaraan negara, maksudnya adalah tanpa adanya pedoman konstitusi, negara tidak akan
berdiri dengan kokoh

❖ Keterkaitan Dasar Negara dengan Konstitusi
Konstitusi memiliki keterkaitan dengan dasar negara, yaitu keterkaitan pada gagasan dasar, cita-cita,
serta tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan UUD suatu negara. Dasar negara sebagai pedoman
penyelenggaraan negara secara termuat dalam konstitusi suatu negara.

❖ Sifat Konstitusi
Sifat pokok konstitusi negara adalah fleksibel (luwes) dan rigid (kaku)
1. Fleksibel: apabila pembuat konstitusi menetapkan cara perubahan yang tidak berat, mempertimbangkan
perkembangan masyarakat sehingga mudah mengikuti perkembangan zaman.
2. Rigid: apabila konstitusi menetapkan cara perubahan yang sulit dengan maksud agartidak mudah diubah
hukum dasarnya.

I.2 Perumusan UUD RI 1945 sebagai Konstitusi Pertama Republik
Indonesia

Naskah UUD 1945 pertama kali disiapkan oleh BPUPKI. Hal itu dilakukan pada masa sidang kedua
tanggal 10 Juli-17 Juli 1945. Pada kesempatan itu dibahas mengenai wilayah negara, persiapan perancang hukum
dasar, pembelaan tanah air, data keuangan dan perekonomian. Pada rapat 11 Juli 1945, dilakukan masa sidang
pembentukan Panitia Perancang Hukum Dasar yang bertugas merumuskan Undang-Undang Dasar (UUD)
dengan anggota 19 orang yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Kemudian, panitia ini membentuk panitia kecil lagi
yang berjumlah 7 orang, diketuai oleh Prof. Dr. Soepomo dengan anggota: Mr. Wongsonegoro, R. Soekardjo,
Mr. A.A. Maramis, Mr. R. Pandji Singgih, K.H. Agus Salim, dan dr. Sukiman.
Panitia kecil Perancang Undang-Undang Dasar, pada tanggal 13 Juli 1945 berhasil membahas beberapa

25