Page 11 - LAporan SFO Triwulan II Kanwil DJPb Sulut

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Direktorat Jenderal Perbendaharaan merupakan salah satu unit Eselon I di Kementerian
Keuangan yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di
bidang perbendaharaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam
upaya mewujudkan tata kelola dan kinerja organisasi yang baik sehingga tercipta organisasi yang
produktif, tidak terlepas dari peran pimpinan dalam merencanakan, menggerakkan dan
mendorong peningkatan kinerja manajemen untuk mencapai target yang ditetapkan. Guna

membentuk pola kepemimpinan yang baik, seorang pemimpin harus memiliki kompetensi yang
memadai dan mampu menyusun perencanaan organisasi yang komprehensif,
mengimplementasikan perencanaan yang telah disusun melalui dukungan SDM yang dimiliki,
serta melakukan evaluasi hasil kerja termasuk evaluasi kinerja bawahan. Untuk memastikan
pencapaian tujuan dan mengukur keberhasilan kinerja organisasi salah satu metode yang
digunakan adalah dengan metode Balance Scorecard (BSC).
Pengelolaan Kinerja berbasis BSC di Kementerian Keuangan secara legal formal ditetapkan
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan
Kinerja di Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir oleh KMK Nomor:
300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan yang

didefinisikan sebagai suatu alat manajemen strategis yang menerjemahkan visi, misi, tujuan dan
strategi ke dalam kerangka operasional.
Pada tahun 2011, pembangunan BSC di lingkungan Kementerian Keuangan telah
diimplementasikan hingga level indvidu sehingga semua pegawai memiliki ukuran kinerja yang jelas
dengan target yang terukur.
Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara sebagai salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan di bawah naungan Kementerian Keuangan, turut mengembangkan BSC sebagai
alat pengelolaan kinerjanya sejak tahun 2012. Sampai dengan saat ini, pengelolaan kinerja berbasis
BSC telah diterapkan hingga level Kemenkeu-Five yaitu yang meliputi 1 pejabat Eselon II, 4 pejabat

Eselon III, 17 pejabat Eselon IV, dan 25 pegawai pelaksana. Semua pegawai telah menandatangani
sasaran kinerja pegawai (SKP) serta perjanjian kinerja khusus untuk Unit Pemilik Kinerja (UPK-Two)
dan mendapatkan penilaian kinerja dari masing-masing atasan langsungnya. Berbagai reward
terhadap kinerja setiap pegawai juga telah dilakukan baik secara finansial maupun non finansial.
Kemudian pada setiap periode tertentu selalu diadakan evaluasi atas pencapaian kinerja organisasi.
Semua hal tersebut dilakukan demi menjaga organisasi agar tetap fokus dan konsisten terhadap
pencapaian strategi.
Pada tahun 2023, telah disusun matriks langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan
kinerja berdasarkan 5 (lima) prinsip SFO pada seluruh unit vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan. Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara sebagai salah satu unit vertikal mempunyai

10