Page 12 - LAporan SFO Triwulan II Kanwil DJPb Sulut
P. 12

kewajiban  untuk  melaporkan  progress  pelaksanaan  peningkatan  kualitas  pengelolaan  kinerja
              kepada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan.


                   B.  Sejarah Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara


              Fase Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)

                  Reformasi birokrasi di bidang keuangan negara lahir enam tahun setelah orde reformasi
              berdiri, dan telah mengalami sejarah panjang lebih dari satu dekade. Reformasi itu tidak akan
              pernah berhenti, tapi akan terus mengalami perubahan sesuai tuntutan zaman. Semuanya
              dimulai  dengan  reposisi  pemisahan  peran  antara  kementerian/lembaga  yang  memiliki
              kewenangan administratif (administratief beheer) dan Kementerian Keuangan yang memiliki
              kewenangan komptabel (komptabel beheer), dengan terbitnya Undang-Undang No 17 Tahun

              2003  tentang  Keuangan  Negara  dan  Undang-Undang  No  1  Tahun  2004  tentang
              Perbendaharaan Negara.

                  Langkah  cepat  reformasi  birokrasi  diambil  oleh  Kementerian  Keuangan  dengan
              diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 303/KMK.01/2004 tanggal 23 Juni
              2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
              dan  Kantor  Pelayanan  Perbendaharaan  Negara.  Pada  masanya,  fungsi  penyusun  dan
              pelaksana  anggaran  sebelum  reformasi  birokrasi  dilaksanakan  oleh  satu  instansi,  yaitu

              Direktorat Jenderal Anggaran (DJA).


              Fase Reformasi Kelembagaan (DJPb)



                  Lahirnya  DJPb  membuat  fungsi  tersebut  dipisahkan,  dengan  DJPb  mengambil  fungsi
              pelaksana  anggaran,  sebagai  bentuk  perwujudan  pengelolaan  keuangan  yang  profesional,
              transparan,  dan  akuntabel,  sehingga  tercipta  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik.
              Konsekuensi dari pemisahan fungsi tersebut adalah reorganisasi instansi vertikal DJA menjadi
              instansi vertikal DJPb.


                  Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara tak dapat dipisahkan dari keberadaan Kanwil XV
              Direktorat Jenderal Anggaran Manado yang merupakan pemekaran dari Kanwil XI Direktorat
              Jenderal Anggaran Ambon yang kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK)
              No. 303/ KMK.01/2004 tanggal 23 Juni 2004 yang sekaligus merupakan cikal bakal Kanwil

              Ditjen  Perbendaharaan  Provinsi  Sulawesi  Utara.  Kantor  Wilayah  Ditjen  Perbendaharaan
              awalnya  menempati  Gedung  Kantor  yang  beralamat  di  Jalan  17  Agustus  Manado.  Kanwil
              Ditjen Perbendaharaan kemudian menempati Gedung Keuangan Negara Jalan Bethesda No 8
              pada tahun 2008 hingga sekarang.









                                                                                                            11
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17