Page 36 - LAporan SFO Triwulan II Kanwil DJPb Sulut
P. 36
BAB IV
LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN
KUALITAS PENGELOLAAN KINERJA
BERBASIS SFO
Pada tahun 2019 Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Kemenkeu bekerjasama dengan
GML Performance Consulting telah melaksanakan kegiatan efektivitas manajemen kinerja tahun
2019, dengan menggunakan tool SPEx2 (Strategy Performance Execution Excellence) Audit.
Berdasarkan hasil penilaian efektivitas manajemen kinerja tahun 2019, Ditjen Perbendaharaan
meraih nilai sebesar 3,97 dari skala 4 (utilization level), dan merupakan yang tertinggi di lingkungan
Kementerian Keuangan. Bertikut ini rekomendasi perbaikan implementasi pengelolaan kinerja:
Pentingnya komitmen pimpinan dalam merumuskan, eksekusi, dan
1. monitoring strategi unit kerjanya.
Perlunya peningkatan sosialisasi/internalisasi visi, misi, dan nilai-nilai
2. organisasi, untuk meningkatkan pemahaman seluruh level pegawai.
Peta strategi perlu dipertimbangkan agar dapat dikomunikasikan secara lebih
3. visual.
Sosialisasi maupun internalisasi peta strategi perlu dipertahankan melalui forum yang
sudah ada saat ini dan mencari cara inovatif lainnya dalam mensosialisasikan sasaran
4. strategis.
Perlunya mempertahankan kegiatan GKM dan mencari cara inovatif lainnya
dalam mensosialisasikan IKU agar dapat mempertahankan dan meningkatkan
5. awareness di seluruh pegawai.
Sejak 2007 Kementerian Keuangan mulai mengenalkan Balanced Scorecard (BSc) dalam
pengelolaan kinerja dan pada tahun 2011 secara legal formal telah menerapkan Balance Scorecard
sebagai tools dalam manajemen strategi pengelolaan kinerja sesuai Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 454/KMK.01/2011 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014
tentang Pengelolaan Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang selanjutnya
disempurnakan kembali dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang
Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk mengevaluasi penerapan
pengelolaan kinerja berbasis BSC tersebut sesuai prinsip SFO, Kementerian Keuangan telah
35