Page 47 - UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
P. 47
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 47 -
(2) Untuk pertama kalinya pengangkatan Hakim Ad-Hoc
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri
paling sedikit 5 (lima) orang dari unsur serikat pekerja/
serikat buruh dan 5 (lima) orang dari unsur organisasi
pengusaha.
Pasal 71
(1) Ketua Pengadilan Negeri melakukan pengawasan atas
pelaksanaan tugas Hakim, Hakim Ad-Hoc, Panitera
Muda, dan Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan
Industrial pada Pengadilan Negeri sesuai dengan
kewenangannya.
(2) Ketua Mahkamah Agung melakukan pengawasan atas
pelaksanaan tugas Hakim Kasasi, Panitera Muda, dan
Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada
Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangannya.
(3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), Ketua Pengadilan Negeri dapat
memberikan petunjuk dan teguran kepada Hakim dan
Hakim Ad-Hoc.
(4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2), Ketua Mahkamah Agung dapat
memberikan petunjuk dan teguran kepada Hakim Kasasi.
(5) Petunjuk …
