Page 52 - UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
P. 52
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 52 -
(2) Hakim berkewajiban memeriksa isi gugatan dan bila
terdapat kekurangan, hakim meminta penggugat untuk
menyempurnakan gugatannya.
Pasal 84
Gugatan yang melibatkan lebih dari satu penggugat dapat
diajukan secara kolektif dengan memberikan kuasa khusus.
Pasal 85
(1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya
sebelum tergugat memberikan jawaban.
(2) Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan
itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan
oleh Pengadilan Hubungan Industrial hanya apabila
disetujui tergugat.
Pasal 86
Dalam hal perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan
diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka
Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih
dahulu perkara perselisihan hak dan/atau perselisihan
kepentingan.
Pasal 87
Serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat
bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan
Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya.
Pasal 88 …
