Page 56 - UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
P. 56
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 56 -
(3) Penundaan sidang karena ketidakhadiran salah satu atau
para pihak diberikan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali
penundaan.
Pasal 94
(1) Dalam hal penggugat atau kuasa hukumnya yang sah
setelah dipanggil secara patut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 89 tidak datang menghadap Pengadilan pada
sidang penundaan terakhir sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 93 ayat (3), maka gugatannya dianggap gugur, akan
tetapi penggugat berhak mengajukan gugatannya sekali
lagi.
(2) Dalam hal tergugat atau kuasa hukumnya yang sah setelah
dipanggil secara patut sebagaimana dimaksud dalam Pasal
89 tidak datang menghadap Pengadilan pada sidang
penundaan terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93
ayat (3), maka Majelis Hakim dapat memeriksa dan
memutus perselisihan tanpa dihadiri tergugat.
Pasal 95
(1) Sidang Majelis Hakim terbuka untuk umum, kecuali
Majelis Hakim menetapkan lain.
(2) Setiap orang yang hadir dalam persidangan wajib
menghormati tata tertib persidangan.
(3) Setiap …
