Page 53 - UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

Pasal 88

(1) Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu selambat-

lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima gugatan

harus sudah menetapkan Majelis Hakim yang terdiri atas 1
(satu) orang Hakim sebagai Ketua Majelis dan 2 (dua)

orang Hakim Ad-Hoc sebagai Anggota Majelis yang

memeriksa dan memutus perselisihan.

(2) Hakim Ad-Hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
terdiri atas seorang Hakim Ad-Hoc yang pengangkatan-

nya diusulkan oleh serikat pekerja/serikat buruh dan

seorang Hakim Ad-Hoc yang pengangkatannya diusulkan

oleh organisasi pengusaha sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 63 ayat (2).

(3) Untuk membantu tugas Majelis Hakim sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) ditunjuk seorang Panitera

Pengganti.

Paragraf 2
Pemeriksaan Dengan Acara Biasa

Pasal 89

(1) Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja

sejak penetapan Majelis Hakim, maka Ketua Majelis

Hakim harus sudah melakukan sidang pertama.

(2) Pemanggilan …