Page 55 - UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
P. 55
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 55 -
Pasal 91
(1) Barang siapa yang diminta keterangannya oleh Majelis
Hakim guna penyelidikan untuk penyelesaian perselisihan
hubungan industrial berdasarkan undang-undang ini wajib
memberikannya tanpa syarat, termasuk membukakan buku
dan memperlihatkan surat-surat yang diperlukan.
(2) Dalam hal keterangan yang diminta Majelis Hakim terkait
dengan seseorang yang karena jabatannya harus menjaga
kerahasian, maka harus ditempuh prosedur sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Hakim wajib merahasiakan semua keterangan yang
diminta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 92
Sidang sah apabila dilakukan oleh Majelis Hakim
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1).
Pasal 93
(1) Dalam hal salah satu pihak atau para pihak tidak dapat
menghadiri sidang tanpa alasan yang dapat dipertanggung
jawabkan, Ketua Majelis Hakim menetapkan hari sidang
berikutnya.
(2) Hari sidang berikutnya sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) ditetapkan dalam waktu selambat-lambatnya 7
(tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penundaan.
(3) Penundaan …
