Page 59 - UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
P. 59
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 59 -
Pasal 99
(1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 98 ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri
dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah
dikeluarkannya penetapan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 98 ayat (2), menentukan Majelis Hakim, hari,
tempat, dan waktu sidang tanpa melalui prosedur
pemeriksaan.
(2) Tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian kedua
belah pihak, masing-masing ditentukan tidak melebihi 14
(empat belas) hari kerja.
Paragraf 4
Pengambilan Putusan
Pasal 100
Dalam mengambil putusan, Majelis Hakim mempertimbang-
kan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan, dan keadilan.
Pasal 101
(1) Putusan Mejelis Hakim dibacakan dalam sidang terbuka
untuk umum.
(2) Dalam hal salah satu pihak tidak hadir dalam sidang
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Ketua Majelis
Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk
menyampaikan pemberitahuan putusan kepada pihak yang
tidak hadir tersebut.
(3) Putusan …
