Page 64 - UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
P. 64

PRESIDEN
                                                   REPUBLIK INDONESIA



                                                       -       64        -





                                                         Pasal 114

                                        Tata cara permohonan kasasi  serta penyelesaian perselisihan

                                        hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja oleh Hakim

                                        Kasasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-

                                        undangan yang berlaku.




                                                         Pasal 115


                                        Penyelesaian perselisihan hak  atau perselisihan pemutusan
                                        hubungan kerja pada Mahkamah Agung selambat-lambatnya

                                        30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan

                                        permohonan kasasi.






                                                          BAB V

                              SANKSI ADMINISTRASI DAN KETENTUAN PIDANA

                                                      Bagian Kesatu
                                                   Sanksi Administratif


                                                         Pasal 116

                                        (1)  Mediator yang tidak dapat  menyelesaikan perselisihan

                                             hubungan industrial dalam waktu selambat-lambatnya 30

                                             (tiga puluh) hari kerja tanpa alasan yang sah sebagaimana

                                             dimaksud dalam Pasal 15 dapat dikenakan sanksi

                                             administratif berupa hukuman disiplin sesuai dengan
                                             peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai

                                             Negeri Sipil.


                                                                                          (2) Panitera …
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69