Page 69 - UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 123

Dalam hal terjadi perselisihan hubungan industrial pada usaha-

usaha sosial dan usaha-usaha lain yang tidak berbentuk
perusahaan tetapi mempunyai pengurus dan mempekerjakan

orang lain dengan membayar upah, maka perselisihannya

diselesaikan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 124

(1) Sebelum terbentuk Pengadilan Hubungan Industrial

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Panitia

Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah dan Panitia

Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat tetap

melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dengan terbentuknya Pengadilan Hubungan Industrial
berdasarkan undang-undang ini, perselisihan hubungan

industrial dan pemutusan hubungan kerja yang telah

diajukan kepada :

a. Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah

atau lembaga-lembaga lain yang setingkat yang
menyelesaikan perselisihan hubungan industrial atau

pemutusan …