Page 70 - UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

pemutusan hubungan kerja dan belum diputuskan,

maka diselesaikan oleh Pengadilan Hubungan

Industrial pada Pengadilan Negeri setempat;

b. Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

Daerah atau lembaga-lembaga lain sebagaimana
dimaksud pada huruf a yang ditolak dan diajukan

banding oleh salah satu pihak atau para pihak dan

putusan tersebut diterima masih dalam tenggang

waktu 14 (empat belas) hari, maka diselesaikan oleh

Mahkamah Agung;
c. Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat

atau lembaga-lembaga lain yang setingkat yang

menyelesaikan perselisihan hubungan industrial atau

pemutusan hubungan kerja dan belum diputuskan,

maka diselesaikan oleh Mahkamah Agung;
d. Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

Pusat atau lembaga-lembaga lain sebagaimana

dimaksud pada huruf c yang ditolak dan diajukan

banding oleh salah satu pihak atau para pihak dan

putusan tersebut diterima masih dalam tenggang
waktu 90 (sembilan puluh) hari, maka diselesaikan

oleh Mahkamah Agung.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 125

(1) Dengan berlakunya undang-undang ini, maka :

a. Undang-undang …