Page 65 - UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
P. 65
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 65 -
(2) Panitera Muda yang tidak menerbitkan salinan putusan
dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari
kerja setelah putusan ditandatangani sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 106 dan Panitera yang tidak
mengirimkan salinan kepada para pihak paling lambat 7
(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107
dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 117
(1) Konsiliator yang tidak menyampaikan anjuran tertulis
dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari
kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) butir
b atau tidak membantu para pihak membuat Perjanjian
Bersama dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari
kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2)
huruf e dapat dikenakan sanksi administratif berupa
teguran tertulis.
(2) Konsiliator yang telah mendapatkan teguran tertulis
sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), dapat dikenakan sanksi administratif berupa
pencabutan sementara sebagai konsiliator.
(3) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) baru dapat
dijatuhkan setelah yang bersangkutan menyelesaikan
perselisihan yang sedang ditanganinya.
(4) Sanksi …
