Page 68 - UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
P. 68
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 68 -
(2) Sanksi administratif berupa pencabutan tetap sebagai
arbiter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mulai
berlaku sejak tanggal arbiter menyelesaikan perselisihan
yang sedang ditanganinya.
Pasal 121
(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
117, Pasal 118, Pasal 119 dan Pasal 120 dijatuhkan oleh
Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
(2) Tata cara pemberian dan pencabutan sanksi akan diatur
lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.
Bagian Kedua
Ketentuan Pidana
Pasal 122
(1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) dan
ayat (3), Pasal 47 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 90 ayat (2),
Pasal 91 ayat (1) dan ayat (3), dikenakan sanksi pidana
kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6
(enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
merupakan tindak pidana pelanggaran.
BAB VI …
