Page 71 - UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
P. 71

PRESIDEN
                                                   REPUBLIK INDONESIA



                                                       -       71       -





                                             a.  Undang-undang  Nomor  22 Tahun 1957 tentang

                                                 Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Lembaran

                                                 Negara Tahun 1957 Nomor 42, Tambahan Lembaran

                                                 Negara Nomor 1227); dan

                                             b.   Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang
                                                 Pemutusan Hubungan Kerja  Di Perusahaan Swasta

                                                 (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 93, Tambahan

                                                 Lembaran Negara Nomor 2686);

                                             dinyatakan tidak berlaku lagi.



                                        (2)  Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua
                                             Peraturan Perundang-undangan yang merupakan Peraturan

                                             Pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957

                                             tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Lembaran

                                             Negara Tahun 1957 Nomor  42, Tambahan Lembaran

                                             Negara Nomor 1227) dan  Undang-undang Nomor 12
                                             Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Di

                                             Perusahaan Swasta (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor

                                             93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2686) dinyatakan

                                             tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan

                                             ketentuan dalam undang-undang ini.




                                                         Pasal 126


                                        Undang–undang ini mulai berlaku 1 (satu)  tahun setelah
                                        diundangkan.

                                                                                                  Agar …
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76