Page 67 - UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

(2) Arbiter yang telah mendapat teguran tertulis 3 (tiga) kali

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenakan

sanksi administratif berupa pencabutan sementara sebagai
arbiter.

(3) Sanksi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2),

baru dapat dijatuhkan setelah yang bersangkutan

menyelesaikan perselisihan yang sedang ditanganinya.

(4) Sanksi administratif pencabutan sementara sebagai arbiter

diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 120

(1) Arbiter dapat dikenakan sanksi administratif berupa

pencabutan tetap sebagai arbiter dalam hal :

a. arbiter paling sedikit telah 3 (tiga) kali mengambil

keputusan arbitrase perselisihan hubungan industrial
melampaui kekuasaannya, bertentangan dengan per-

aturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d dan e dan

Mahkamah Agung telah mengabulkan permohonan

peninjauan kembali atas putusan-putusan arbiter
tersebut;

b. terbukti melakukan tindak pidana kejahatan;

c. menyalahgunakan jabatan;

d. arbiter telah dijatuhi sanksi administratif berupa

pencabutan sementara sebagai arbiter sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) sebanyak 3 (tiga)

kali.

(2) Sanksi …