Page 66 - UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

(4) Sanksi administratif pencabutan sementara sebagai

konsiliator diberikan untuk jangka waktu paling lama 3

(tiga) bulan.

Pasal 118

Konsiliator dapat dikenakan sanksi administratif berupa
pencabutan tetap sebagai konsiliator dalam hal :

a. konsiliator telah dijatuhi sanksi administratif berupa

pencabutan sementara sebagai konsiliator sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) sebanyak 3 (tiga) kali;

b. terbukti melakukan tindak pidana kejahatan;
c. menyalahgunakan jabatan; dan/atau

d. membocorkan keterangan yang diminta sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).

Pasal 119

(1) Arbiter yang tidak dapat menyelesaikan perselisihan

hubungan industrial dalam waktu selambat-lambatnya 30

(tiga puluh) hari kerja dan dalam jangka waktu
perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat

(1) dan ayat (3) atau tidak membuat berita acara kegiatan

pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dapat

dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(2) Arbiter …