Page 61 - UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
P. 61
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 61 -
Pasal 103
Majelis Hakim wajib memberikan putusan penyelesaian
perselisihan hubungan industrial dalam waktu selambat-
lambatnya 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak sidang
pertama.
Pasal 104
Putusan Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 103 ditandatangani oleh Hakim, Hakim
Ad-Hoc dan Panitera Pengganti.
Pasal 105
Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial dalam
waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan
Majelis Hakim dibacakan, harus sudah menyampaikan
pemberitahuan putusan kepada pihak yang tidak hadir dalam
sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2).
Pasal 106
Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah
putusan ditandatangani, Panitera Muda harus sudah
menerbitkan salinan putusan.
Pasal 107 …
