Page 49 - UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
P. 49

PRESIDEN
                                                   REPUBLIK INDONESIA



                                                       -       49       -





                                        (2)  Dalam melaksanakan tugasnya, Panitera Muda sebagai-
                                            mana dimaksud dalam ayat  (1) dibantu oleh beberapa

                                            orang Panitera Pengganti.




                                                         Pasal 75

                                        (1)  Sub Kepaniteraan sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 74

                                             ayat (1) mempunyai  tugas :

                                            a.  menyelenggarakan  administrasi Pengadilan Hubungan

                                                Industrial; dan
                                            b.  membuat daftar semua perselisihan yang diterima

                                                dalam buku perkara.


                                        (2)  Buku perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

                                            huruf b, sekurang-kurangnya memuat nomor urut, nama
                                            dan alamat para pihak, dan jenis perselisihan.




                                                         Pasal 76

                                        Sub Kepaniteraan bertanggung jawab atas penyampaian surat

                                        panggilan sidang, penyampaian pemberitahuan putusan dan

                                        penyampaian salinan putusan.



                                                         Pasal 77


                                        (1)  Untuk pertama kali Panitera Muda dan Panitera Pengganti
                                            Pengadilan Hubungan Industrial diangkat dari  Pegawai

                                            Negeri Sipil dari instansi Pemerintah yang bertanggung

                                            jawab di bidang ketenagakerjaan.



                                                                                        (2) Ketentuan …
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54