Page 38 - PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2O2I TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT, DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

PRESiDEN
REPUBLIK INDONESIA

-38-

Pasal 59

Pengusaha pada usaha mikro dan usaha kecil wajib
membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja,
uang penggantian hak, dan/atau uang pisah bagi
Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan
Kerja dengan besaran ditentukan berdasarkan kesepakatan
antara Pengusaha pada usaha mikro dan usaha kecil
dengan Pekerja/Buruh.

BAB VI

PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Pasal 60

Pengawasan ketenagakerjaan terhadap penerapan
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan
oleh Pengawas Ketenagakerjaan pada kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan dan/atau dinas yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 61

(1) Pengusaha yang melanggar ketentuan Pasal 15
ayat (1), Pasal 17, Pasal 2L ayat (1), Pasal 22,Pasal29
ayat (1) huruf b dan huruf c, Pasal 53, dan/atau
Pasal 59 dikenai sanksi administratif berupa:
a. teguran tertulis;

b. pembatasan kegiatan usaha;
c. penghentian sementara sebagian atau seluruh
alat produksi; dan

d. pembekuan kegiatan usaha.

(2) Pengenaan

SK No 031820A