Page 40 - PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2O2I TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT, DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
P. 40
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESTA
-40-
(4) Dalam hal nota pemeriksaan tidak dilaksanakan oleh
Pengusaha, Pengawas Ketenagakerjaan
menyampaikan laporan ketidakpatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan beserta nota
pemeriksaan kepada:
a direktur jenderal yang membidangi pengawasan
ketenagakerjaan pada kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang ketenagakerjaan, untuk Pengawas
Ketenagakerjaan di kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang ketenagakerjaan; atau
b kepala dinas yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi,
untuk Pengawas Ketenagakerjaan pada dinas
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang ketenagakerjaan provinsi.
(5) Direktur jenderal atau kepala dinas menyampaikan
rekomendasi kepada pejabat yang berwenang
mengenakan sanksi administratif.
(6) Menteri terkait, gubernur, bupati/walikota, atau
pejabat yang ditunjuk memberitahukan pelaksanaan
pengenaan sanksi administratif kepada Menteri.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 63
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, PKWT
yang telah ada dan jangka waktunya belum berakhir masih
tetap berlaku sampai dengan berakhirnya PKWT.
BAB IX
SK No 031822 A
