Page 46 - UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
P. 46
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 46 -
a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana
kejahatan;
b. selama 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kurun waktu
1 (satu) bulan melalaikan kewajiban dalam
menjalankan tugas pekerjaannya tanpa alasan yang
sah; atau
c. melanggar sumpah atau janji jabatan.
(2) Pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah
yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengajukan
pembelaan kepada Mahkamah Agung.
Pasal 69
(1) Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial sebelum
diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 68 ayat (1), dapat diberhentikan sementara
dari jabatannya.
(2) Hakim Ad-Hoc yang diberhentikan sementara sebagai-
mana dimaksud dalam ayat (1), berlaku pula ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2).
Pasal 70
(1) Pengangkatan Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan
Industrial dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan
dan sumber daya yang tersedia.
(2) Untuk …
