Page 50 - UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
P. 50
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 50 -
(2) Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan,
dan pemberhentian Panitera Muda dan Panitera Pengganti
Pengadilan Hubungan Industrial diatur lebih lanjut
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 78
Susunan organisasi, tugas, dan tata kerja Sub Kepaniteraan
Pengadilan Hubungan Industrial diatur dengan Keputusan
Ketua Mahkamah Agung.
Pasal 79
(1) Panitera Pengganti bertugas mencatat jalannya
persidangan dalam Berita Acara.
(2) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
ditandatangani oleh Hakim, Hakim Ad-Hoc, dan Panitera
Pengganti.
Pasal 80
(1) Panitera Muda bertanggung jawab atas buku perkara dan
surat-surat lainnya yang disimpan di Sub Kepaniteraan.
(2) Semua buku perkara dan surat-surat sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) baik asli maupun foto copy tidak
boleh dibawa keluar ruang kerja Sub Kepaniteraan kecuali
atas izin Panitera Muda.
BAB IV …
