Page 48 - UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

(5) Petunjuk dan teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3) dan ayat (4) tidak boleh mengurangi kebebasan

Hakim, Hakim Ad-Hoc dan Hakim Kasasi Pengadilan

Hubungan Industrial dalam memeriksa dan memutus

perselisihan.

Pasal 72

Tata cara pengangkatan, pemberhentian dengan hormat,

pemberhentian dengan tidak hormat, dan pemberhentian

sementara Hakim Ad-Hoc sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 diatur dengan Peraturan

Pemerintah.

Pasal 73

Tunjangan dan hak-hak lainnya bagi Hakim Ad-Hoc

Pengadilan Hubungan Industrial diatur dengan Keputusan

Presiden.

Bagian Ketiga
Sub Kepaniteraan dan Panitera Pengganti

Pasal 74

(1) Pada setiap Pengadilan Negeri yang telah ada Pengadilan

Hubungan Industrial dibentuk Sub Kepaniteraan

Pengadilan Hubungan Industrial yang dipimpin oleh
seorang Panitera Muda.

(2) Dalam …