Page 48 - E-Book Pengelolaan Pendidikan dan Kepemimpinan

ganti dari Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 dan Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 33 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai ganti dari UU nomor 25 tahun 1999.

Secara lebih jelas tentang manajemen pendidikan dalam sistem pendidikan
nasional dapat dilihat dalam gambar-gambar berikut, sekaligus perbandingannya

dengan manajemen sistem pendidikan nasional sebelum UUSPN nomor 20 tahun

2003.

G
DD DESENTRALISASI PENDIDIKAN

Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada

pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan
prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik

Indonesia. Dengan adanya desentralisasi maka muncullah otonomi bagi suatu

pemerintahan daerah. Pada mulanya istilah desentralisasi digunakan dalam
keorganisasian yang secara sederhana di definisikan sebagai penyerahan

kewenangan.
Desentralisasi menurut Rondinelli dalam Abu-Duhou (2002: 11) mempunyai

empat bentuk yaitu dekonsentrasi, delegasi, devolusi (pengalihan), dan privatisasi.

Pertama, Dekonsentrasi adalah pembagian sebagain kewenangan atau
tanggungjawab administratif ke tingkat yang lebih rendah di bawah departemen dan

perwakilan pemerintah pusat, pengalihan beban kerja dari pejabat pusat ke staf atau

kantor di luar ibukota atau pemerintah pusat. Kedua delegasi adalah pelimpahan
pengambilan keputusan dan kewenangan manajerial untuk melakukan

tugas-tugas khusus kepada suatu organisasi yang tidak secara langsung
berada di bawah pengawasan pemerintah pusat. Ketiga devolusi merupakan transfer

kewenangan untuk pengambilan keputusan, keuangan dan manajemen kepada unit

otonomi daerah. Dan keempat privatisasi adalah tindakan pemberian kewenangan
dari pemerintah kepada badan- badan sukarela, swasta, dan swadaya masyarakat

Keempat bentuk tersebut yang menjadi model desentralisasi di Indonesia

41