Page 49 - E-Book Pengelolaan Pendidikan dan Kepemimpinan

sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah

model devolusi (Munadi, 2008). Dalam Undang Undang Nomor 32 tahun 2004
tersebut desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh

Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Model ini memiliki
konsekuensi tanggung jawab atas apa saja yang diputuskan termasuk berimplikasi

pada keuangan dan manajemen dibebankan pada kabupaten maupun kota. Disinilah

kabupaten/kota memiliki kewenangan dan tanggungjawab di bidang pertanahan,
pertanian, pendidikan dan kebudayaan, tenaga kerja, kesehatan, lingkungan hidup,

pekerjaan umum, perhubungan, perdagangan dan industri, penanaman modal,

koperasi serta pelayanan dasar lainnya.
Desentralisasi dan pemberian otonomi luas kepada pemerintah daerah

dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui

peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu
melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan

memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan

kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi juga didasarkan pada keinginan untuk

menciptakan demokrasi, pemerataan, efektifitas dan efisiensi. Implikasi langsung dari
kebijakan ini adalah bahwa semua kebijakan publik harus lebih banyak berasal dari

bawah/masyarakat (bottom-up) dan bukan lagi dari atas yaitu pemerintah (top-

down). Keterlibatan masyarakat, baik sebagai pelaku dan subyek, dalam proses
perencanaan dan pelaksanaan sampai pemanfaatan sesuatu yang berkait dengan

publik harus demokratis dan sesuai dengan kebutuhan warga (Verania & Indrawati,

2000: iii).
Penyelenggaraan desentralisasi ini mensyaratkan pembagian urusan

pemerintahan antara Pemerintah dengan daerah otonom. Pembagian urusan
pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai

urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan Pemerintah

pusat. Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup
bangsa dan negara secara keseluruhan yang meliputi persoalan politik luar negeri,

42