Page 31 - DRAFT BUKU AYIE SAFITRI (3),

penjelasannya yang dikutip oleh Masditou, menyatakan bahwa sumber dana dari pemerintah
pusat berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, yang digunakan untuk membiayai
kegiatan rutin yang tercantum dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK) serta kegiatan pembangunan
yang tercantum dalam Daftar Isian Proyek (DIP).

Selain itu, di tingkat sekolah, terdapat dana dari pemerintah pusat berupa Biaya
Operasional Sekolah (BOS) yang jumlahnya ditentukan berdasarkan karakteristik siswa dan
jenjang pendidikan. Sumber dana dari pemerintah daerah berasal dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD), baik APBD Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dana dari APBD
digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan pendidikan di daerah tersebut, baik untuk
kegiatan rutin maupun pembangunan. Dana dari pemerintah daerah diwujudkan dalam bentuk
Biaya Operasional Pendidikan (BOP) yang jumlahnya ditentukan berdasarkan kemampuan
keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah
program pemerintah yang bertujuan untuk mendukung penyediaan dana bagi biaya operasional
non-personalia di sekolah. Program ini dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, yang dalam pelaksanaannya, penyaluran dan pengelolaan dana BOS harus
mengikuti pedoman yang terdapat dalam Buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS yang
diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama sebagai
kementerian yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan program ini.

Namun, pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sekolah
serta penggunaan dana BOS masih belum optimal. Banyak sekolah yang enggan untuk
membagikan laporan penggunaan dana BOS kepada masyarakat. Sekolah cenderung
membatasi keterlibatan komite sekolah dan orang tua murid, hanya sebatas berpartisipasi
dalam rapat, menandatangani pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS), dan
pertanggungjawaban sesuai dengan tata kelola yang ada. Rendahnya tingkat transparansi dan
akuntabilitas ini terlihat dari pengelolaan dana BOS yang tidak dipublikasikan atau belum
pernah diaudit oleh Akuntan Publik terkait dana tersebut. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
adalah program pemerintah yang bertujuan untuk mendukung penyediaan dana bagi biaya
operasional non-personalia di sekolah. Program ini dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, yang dalam pelaksanaannya, penyaluran dan pengelolaan dana BOS harus
mengikuti pedoman yang terdapat dalam Buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS yang
diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama sebagai
kementerian yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan program ini.

1. Bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan
2. Pungutan, dan/atau sumbangan dari peserta didik atau orang tua/walinya
3. Bantuan dari masyarakat di luar peserta didik atau orang tua/walinya
4. Bantuan Pemerintah
5. Bantuan pemerintah daerah
6. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat
7. Bantuan lembaga lain yang tidak mengikat
8. Hasil usaha penyelenggara atau satuan pendidikan; dan/atau
9. Sumber lain yang sah

31