Page 16 - EDISI II - Juli 2024
P. 16

Celakanya, berbagai kasus pencemaran        pemberian prioritas izin usaha pertambangan khusus
               lingkungan dan konflik tidak pernah diselesaikan   (IUPK) kepada ormas keagamaan. Beleid bersejarah
               dengan baik. Menurut catatan Jatam, total konflik   itu adalah PP No 25 Tahun 2024 tentang Perubahan
               pertambangan sejak 2014 hingga 2020 terdapat    atas PP No 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan

               116 konflik. Dari 45 kasus yang terjadi sepanjang   Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
               2020,  konflik  terbanyak  berkaitan  dengan        Sebanyak enam Wilayah Izin Usaha Pertambangan
               pencemaran dan perusakan lingkungan (22 kasus),   Khusus (WIUPK) telah disiapkan pemerintah sebagai
               disusul dengan konik perampasan lahan (13       ‘kado’ untuk ormas keagamaan, dengan alasan
               kasus), kasus kriminalisasi warga penolak tambang   pemerataan kesejahteraan, kemandirian, bahkan
               (8 kasus), Pemutusan hubungan kerja (2 kasus).   balas budi sejarah atas perjuangan ormas keagamaan
               Sedangkan dari keseluruhan konflik tersebut,    sejak masa sebelum kemerdekaan.

               setidaknya terdapat 13 kasus yang melibatkan        Semua WIUPK yang dijanjikan itu merupakan
               aparat militer maupun polisi dalam hal perampasan   lokasi tambang batu bara aktif bekas Perjanjian
               lahan, kriminalisasi maupun intimidasi warga.   Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B)
                   “Sebetulnya Ormas harus periksa ulang       generasi pertama. Keenam WIUPK tersebut adalah
               kebijakan ini. Jangan-jangan ini justru         lahan eks PKP2B PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo
               menjerumuskan Ormas Keagamaan,” kata Jamil.     Coal Indonesia, PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT
                   Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) di   Adaro Energy Tbk, PT Multi Harapan Utama (MAU),
               ujung masa kekuasaan mengeluarkan regulasi tentang   dan PT Kideco Jaya Agung (KJA). (RILO, INAS,BWO)







                                                                                KONFLIK TAMBANG

                                                                                Jatam mencatat sepanjang 2014-2019 ada
                                                                                71 konflik yang melibatkan masyarakat
                                                                                perusahaan, masyarakat pemerintah, dan
                       SEJUMLAH                                                 sesama masyarakat. Pada tahun 2020,
                                                                                terdapat 45 konflik. Sehingga total konflik
                                                                                dalam 6 tahun tersebut ada 116 konflik.
                     PERSOALAN



                   TAMBANG DI                                                   LUBANG BEKAS


                       INDONESIA                                                TAMBANG
                                                                                Catatan akhir tahun 2020 Jatam
                                                                                menyebutkan bahwa ada 3.092
                                                                                lubang batu bara yang belum
                                                                                direhabilitasi. Korban meninggal
                                                                                akibat tenggelam di bekas
                                                                                tambang sebanyak 140 orang







        16      Onenews Magazine
                EDISI JUNI 2024
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21