Page 7 - EDISI II - Juli 2024

SIGI

catatan Jatam pada 2018 saja ada 3.092 lubang
batu bara yang belum direhabilitasi. Sudah lebih
dari 140 orang meregang nyawa tenggelam di
lubang bekas galian tambang yang dalamnya
hingga puluhan meter dan beracun.
Belum lagi soal dukungan finansial yang cukup
besar. Kabarnya, untuk kebutuhan awal, perusahaan

tambang harus menyiapkan modal awal hingga
70-bo persen dari total modal. Pada tahun-tahun
pertama ormas juga belum bisa menikmati keuntungan.
Belum lagi harga komoditas yang tak selalu stabil.
“Ini seperti menjebak ormas,” ujar Moh Jamil. Paling
berbahaya adalah potensi konflik harisontal dengan
masyarakat di sekitar tambang. Sepanjang 2014-2019
saha ada 62 konflik tambang yang memperhadapkan
masyarakat dengan perusahaan pemilik izin tambang.

Tak heran jika ormas selain NU memilih untuk
melakukan kajian terlebih dahulu sebelum menerima
tawaran pemerintah. PP Muhamadiyah misalnya
mengaku tak ingin terburu buru mengajukan
proposal. Konferensi Waligereja Indonesia (KWI)
dan Persekutuan Gereja Gereja Indonesia (PGI)
MUHAMMAD BAGAS/TVONENEWS.COM
PBNU satu-satunya organisasi keagamaan yang telah mengajukan proposal permohonan izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Ulil Abshar bahkan tegas menolak tawaran kelola konsesi
Abdalla Ketua PBNU memberi pembelaan, mengelola konsesi tambang merupakan terobosan yang baik. tambang. “Kami tidak dididik itu itu,” ujar Rohaniawan
Franz Magnis Suseno. (BAJO, RILO, INAS)
teknis, sejak penggalian hingga penutupan tambang.
Kompetensi penting karena berkaitan dengan
rangkaian kegiatan pertambangan batu bara
yang rumit. Menurut Kepala Divisi Hukum Jaringan
Advokasi Tambang Mohamad Jamil tanggung
jawab perusahaan bukan hanya menggali sumber Masak mau masuk
daya alam, tapi juga melakukan eksplorasi, studi surga kita kasih yang

kelayakan, penjualan , reklamasi tambang, hingga
menutup tambang kembali. “Pada akhirnya ormas susah susah.”
akan jadi pengutip fee saja,” ujar Moh Jamil.
Dengan kerumitan ini, tak heran jika tata BAHLIL LAHADALIA
kelola tambang sangat rapuh. Dalam satu ekses Menteri Investasi/ Kepala Badan
saja, menambal lubang sisa eksplorasi, pihak Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
terkait gagal menegakkan aturan. Berdasarkan

Onenews Magazine 7
EDISI JULI 2024