Page 1 - RAP2020
P. 1
BAB I.
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah
untuk mencapai good governance dalam melakukan pembaharuan
dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan
pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan
(organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur sipil
negara. untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good
governance) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien
diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan
pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses
pemerintahan (E-Government).
Mahkamah Agung sebagai lembaga Tinggi tertinggi Yudikatif
mempunyai posisi dan peran strategis yang membawahi 4 (empat)
lingkungan peradilan tetapi juga sebagai puncak manajemen di bidang
administratif 3 M yaitu personil, financial dan sarana prasarana dalam
mewujudkan Reformasi Birokrasi. Mahkamah Agung dituntut untuk
menjadi lembaga yang profesional, efektif, efisien, Transparan, serta
Akuntabel.
Sejalan dengan tuntutan Reformasi birokrasi tersebut,
Mahkamah Agung telah merumuskannya kedalam Blue Print
Mahkamah Agung Tahun 2010-2035, dimana Mahkamah Agung
mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut :
“ Terwujudnya badan peradilan yang Agung”
Dengan Misi :
1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
Rancangan Aksi Perubahan| Membangun si-ELMO (Sistem Elektronik Monitoring) 1
menuju peningkatan kinerja pengawasan Layanan Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri
Palangka Raya
