Page 3 - RAP2020
P. 3

Permasalahan  bagi  sebuah  organisasi  adalah  sebuah

                            keniscayaan,  begitu  juga  dengan  Pengadilan  Negeri  Palangka  Raya
                            yang senantiasa berjibaku dengan permasalahan seperti kekurangan

                            sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas, hal ini
                            dapat dilihat dari banyaknya rangkap pekerjaan yang dilakukan  oleh

                            satu  orang  pegawai,,  kurang  optimalnya  pelayanan  kepada  publik

                            yang  disebabkan  karena  sistem  informasi  yang  masih    manual,  dan
                            belum  maksimalnya  pemanfaatan  teknologi  informasi,  manajemen

                            pengelolaan arsip baik untuk arsip statis maupun arsip dinamis belum

                            sepenuhnya dilakukan secara digital sehingga berpengaruh terhadap
                            semakin  sempitnya  ruang  arsip  serta  kesulitan  dalam  hal  pencarian

                            berkas  juga  kebutuhan  akan  penyediaan  sarana  dan  prasarana
                            penunjang  seperti  rak  arsip,  box  file  menjadi  semakin  besar  tanpa

                            diimbangi dengan ketersediaan anggaran, kemudian lemahnya sistem
                            monitoring  terhadap  pelaksanaan  pekerjaan  khususnya  dalam  hal

                            pelayanan/pemberian  bantuan  hukum  kepada  masyarakat  yang

                            kurang mampu, sehingga pelayanan kepada masyarakat pun menjadi
                            kurang  optimal.  Petugas  yang  mengawasi  dan  melaporkan

                            pelaksanaan realisasi pelayanan posbakum hanya menerima laporan
                            sepihak  dari  petugas  piket  Lembaga  Bantuan  Hukum  yang  ditunjuk,

                            sehingga  petugas  pada  Kepaniteraan  Hukum  tidak  bisa  melakukan
                            cek  dan  ricek  kesesuaian  atas  pelayanan  posbakum  yang  diberikan

                            dikarenakan  belum  tersedia  data  yang  cukup  untuk  melakukan

                            pelaksanaan monitoring tersebut.
                                  Untuk  menjembati  segala  permasalahan  tersebut,  reformer

                            bermaksud  untuk  membuat  sebuah  Aplikasi  si-ELMO  (Sistem

                            Elektronik monitoring) Layanan Bantuan Hukum, yang mana nantinya
                            dengan  keberadaan  Aplikasi  si-ELMO  ini,  Kepaniteraan  Hukum,

                            Panitera  dan  Ketua  Pengadilan  Negeri  Palangka  Raya  bisa
                            melakukan pelaksanaan monitoring secara cepat, tepat, dan berkala

                            sehingga fungsi pengawasan dapat berjalan dengan optimal.



                             Rancangan Aksi Perubahan| Membangun si-ELMO (Sistem Elektronik Monitoring)   3
                        menuju peningkatan kinerja pengawasan Layanan Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri
                                                                                   Palangka Raya
   1   2   3   4   5   6   7   8